Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan Cinta Mega masih punya hak untuk memberikan Klarifikasi, terkait kasusnya yang diduga bermain game slot saat Rapat Paripurna.
"Dalam mekanisme partai ini kan yang kalau dalam hukum sudah terdakwa itu punya hak juga untuk meberi klarifikasi terhadap apa yang diusulkan oleh DPD," jelasnya kepada awak media, Sabtu (29/7).
Komarudin mengungkapkan, berdasarkan klarifikasi Cinta dirinya bermain karena bosan menunggu rapat yang lama untuk dimulai. Oleh karena itu dirinya bermain dan lupa ditutup kembali pada akhirnya muncul iklan gim online slot judi itu.
Baca juga: Cinta Mega Masih Berstatus Anggota DPRD, KPUD Belum Terima Surat Pengajuan PAW
"Emang beliau (Cinta Mega) menyampaikan kalau waktu itu karena merasa rapatnya terlalu lama, jadi dia sempat buka hp dan melihat main gim, tapi dia lupa tutup kembali akhirnya itu disorot pas iklan gim online itu masuk," jelasnya.
Kendati demikian, DPP tidak sepenuhnya percaya penjelasan dari Cinta Mega. Perlu pemeriksaan tambahan dengan DPD. Pihaknya juga masih menunggu hasil DPD terkait prosedur yang dipenuhi untuk bisa menjatuhkan sanksi disiplin.
Baca juga: Pemecatan Cinta Mega oleh PDIP Memperkuat Dugaan Pelanggaran Etik
"Menyangkut sanksi, DPP yang memutuskan ada, ada proses lebih lanjut," papar Komarudin.
Dari klarifikasi Cinta Mega di DPP, Komarudin menambahkan saat itu DPD PDIP langsung memberikan sanksi organisasi tanpa menghadirkan Cinta Mega. "Tidak bisa ada berita masuk langsung diputuskan, PDIP tidak boleh gitu, setiap anggota punya hak memberi klarifikasi atau membela dalam proses menjatuhkan sanksi," pungkasnya.
Sebelumnya DPD PDIP DKI Jakarta mengadakan rapat internal untuk menjatuhkan sanksi terhadap kadernya, Cinta Mega yang diduga bermain gim slot saat rapat paripurna DPRD DKI. Hasil rapat memutuskan Cinta Mega akan dikenakan Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Selesai rapat pleno kita memberikan sanksi berupa PAW," kata Ketua DPD PDIP Jakarta Ady Wijaya di kantor DPD di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa malam, (25/7). (Z-3)
Bawaslu akan mengklarifikasi laporan DPD PDI Perjuangan Jawa Barat soal dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan mantan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Semua daerah didorong untuk berkoalisi dengan parpol lain karena membangun daerah harus dilakukan bersama-sama
Obor Api Perjuangan diserahkan oleh Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah H Sumanto kepada Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ketut Sustiawan.
PDI Perjuangan merekomendasikan Ono Surono sebagai Bakal Calon Gubernur Jawa Barat yang akan bertarung di Pilkada 2024.
Sikap itu merupakan penolakan atas praktik kolonialisme oleh Israel
Muhadjir Effendy mengatakan Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) memahami kondisi Indonesia terkait polemik keikutsertaan Israel di Piala Dunia U-20.
Akankah ancaman terkini senasib dengan ancaman-ancaman sebelumnya? Bukan janji tapi sekadar basa-basi? Jika benar dia akan merombak kabinet, siapa saja yang bakal diganti?
Itulah pertaruhan penegakan hukum di negeri ini. Hukum yang wajahnya penuh jelaga. Hukum yang katanya sama untuk semua tapi faktanya beda-beda tergantung siapa yang berpunya dan berkuasa.
Kenapa Mega melakukan blunder seperti itu? Akankah langkahnya justru akan menjadi bumerang?
Betulkah usaha mengawut-awut PDIP makin gencar dilakukan seiring dengan langkah maju KPK menangani kasus Hasto? Siapa yang melakukannya?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Rekomendasi Bakal Calon Kepala Daerah PDIP
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved