Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan Cinta Mega masih punya hak untuk memberikan Klarifikasi, terkait kasusnya yang diduga bermain game slot saat Rapat Paripurna.
"Dalam mekanisme partai ini kan yang kalau dalam hukum sudah terdakwa itu punya hak juga untuk meberi klarifikasi terhadap apa yang diusulkan oleh DPD," jelasnya kepada awak media, Sabtu (29/7).
Komarudin mengungkapkan, berdasarkan klarifikasi Cinta dirinya bermain karena bosan menunggu rapat yang lama untuk dimulai. Oleh karena itu dirinya bermain dan lupa ditutup kembali pada akhirnya muncul iklan gim online slot judi itu.
Baca juga: Cinta Mega Masih Berstatus Anggota DPRD, KPUD Belum Terima Surat Pengajuan PAW
"Emang beliau (Cinta Mega) menyampaikan kalau waktu itu karena merasa rapatnya terlalu lama, jadi dia sempat buka hp dan melihat main gim, tapi dia lupa tutup kembali akhirnya itu disorot pas iklan gim online itu masuk," jelasnya.
Kendati demikian, DPP tidak sepenuhnya percaya penjelasan dari Cinta Mega. Perlu pemeriksaan tambahan dengan DPD. Pihaknya juga masih menunggu hasil DPD terkait prosedur yang dipenuhi untuk bisa menjatuhkan sanksi disiplin.
Baca juga: Pemecatan Cinta Mega oleh PDIP Memperkuat Dugaan Pelanggaran Etik
"Menyangkut sanksi, DPP yang memutuskan ada, ada proses lebih lanjut," papar Komarudin.
Dari klarifikasi Cinta Mega di DPP, Komarudin menambahkan saat itu DPD PDIP langsung memberikan sanksi organisasi tanpa menghadirkan Cinta Mega. "Tidak bisa ada berita masuk langsung diputuskan, PDIP tidak boleh gitu, setiap anggota punya hak memberi klarifikasi atau membela dalam proses menjatuhkan sanksi," pungkasnya.
Sebelumnya DPD PDIP DKI Jakarta mengadakan rapat internal untuk menjatuhkan sanksi terhadap kadernya, Cinta Mega yang diduga bermain gim slot saat rapat paripurna DPRD DKI. Hasil rapat memutuskan Cinta Mega akan dikenakan Pergantian Antar Waktu (PAW).
"Selesai rapat pleno kita memberikan sanksi berupa PAW," kata Ketua DPD PDIP Jakarta Ady Wijaya di kantor DPD di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa malam, (25/7). (Z-3)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.
Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved