Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Jabodetabek, Anwar Razak, mendorong agar Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta bergerak untuk memberikan sanksi pada Cinta Mega.
Sebelumnya, Cinta yang juga anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan(PDIP) kedapatan main judi online di sela menunggu mulainya rapat paripurna pada Kamis (20/7) lalu. Momen tersebut terekam kamera awak media yang tengah meliput rapat paripurna dari kursi tribun atas ruang rapat paripurna.
"Seharusnya. BK itu penjaga kehormatan. Makanya disebut Badan Kehormatan. Justru di sekarang-sekarang BK harus memperlihatkan dirinya sebagai penjaga etik dan kehormatan lembaga DPRD," ungkap Anwar saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (23/7).
Baca juga : Bantah Main Game Slot, Anggota DPRD DKI: Aku Main Candy Crush
Menurutnya, perilaku Cinta semakin menjatuhkan maruah legislatif di mata masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat pun bisa semakin rendah.
Padahal, seharusnya anggota DPRD sama seperti pejabat Pemprov DKI yang harus bisa berprilaku baik dan menjunjung tinggi integritas.
Baca juga : Anggota DPRD DKI Cinta Mega Bantah Dirinya Main Judi Slot Saat Rapat
"Mereka itu disebut sebagai orang terhormat karena tugas dan fungsinya memang terhormat. Membuat norma-norma aturan yang kemudian diundangkan dan membuat anggaran," tuturnya.
Bermain judi online, sambung Anwar, merupakan tindakan yang tidak pantas. Apalagi di tengah upaya pemerintah untuk memberantas judi online.
"Main judi adalah perbuatan yang tidak pantas bagi pejabat yang disebut terhormat. Dia mencoreng muka sendiri dan muka lembaga DPRD sebegai juga lembaga terhormat. Sudah sepantasnya publik tidak memilihnya," tandasnya.
Tidak hanya BK DPRD DKI, Anwar berharap sanksi pun juga dijatuhkan oleh pengurus PDI Perjuangan di tingkat DKI Jakarta kepada Cinta. (Z-8)
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengungkapkan jumlah rekening yang terindikasi terkait judi online (judol) terus melonjak.
Dalam pengungkapan judi online, diketahui bahwa para pelaku tidak hanya menggunakan handphone milik pribadinya. Namun bisa juga menggunakan gadget di tempat perjudian.
Pelaku diketahui memiliki utang yang menumpuk bahkan telah menggadaikan sepeda motor milik istrinya senilai Rp4 juta.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan apresiasi kepada GoPay, layanan dompet digital di bawah GoTo Financial dan GoTo Group, atas kontribusinya memerangi judol.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Kehadiran lift di JPO Sarinah dianggap sebagai solusi konkret untuk memitigasi risiko keselamatan bagi pengguna kursi roda di kawasan padat lalu lintas.
mendukung gagasan agar Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dikembangkan dan dikuatkan untuk menghidupkan perekonomian rakyat yang riil.
ANGGOTA Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyoroti kondisi tata kota di Kalideres dan Cengkareng, Jakarta Barat, yang dinilai semakin semrawut.
Regulasi ini nantinya tidak hanya menjamin kuantitas pangan, tetapi juga kualitas nutrisi yang diterima masyarakat.
Benny mengamini bahwa genangan air kerap mengendap di sepanjang jalan layang karena penyumbatan saluran pembuangan air.
PERSOALAN bau dari fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan di Jakarta Utara masih menjadi perhatian masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved