Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DIREKTUR Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Jabodetabek, Anwar Razak, mendorong agar Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta bergerak untuk memberikan sanksi pada Cinta Mega.
Sebelumnya, Cinta yang juga anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan(PDIP) kedapatan main judi online di sela menunggu mulainya rapat paripurna pada Kamis (20/7) lalu. Momen tersebut terekam kamera awak media yang tengah meliput rapat paripurna dari kursi tribun atas ruang rapat paripurna.
"Seharusnya. BK itu penjaga kehormatan. Makanya disebut Badan Kehormatan. Justru di sekarang-sekarang BK harus memperlihatkan dirinya sebagai penjaga etik dan kehormatan lembaga DPRD," ungkap Anwar saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (23/7).
Baca juga : Bantah Main Game Slot, Anggota DPRD DKI: Aku Main Candy Crush
Menurutnya, perilaku Cinta semakin menjatuhkan maruah legislatif di mata masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat pun bisa semakin rendah.
Padahal, seharusnya anggota DPRD sama seperti pejabat Pemprov DKI yang harus bisa berprilaku baik dan menjunjung tinggi integritas.
Baca juga : Anggota DPRD DKI Cinta Mega Bantah Dirinya Main Judi Slot Saat Rapat
"Mereka itu disebut sebagai orang terhormat karena tugas dan fungsinya memang terhormat. Membuat norma-norma aturan yang kemudian diundangkan dan membuat anggaran," tuturnya.
Bermain judi online, sambung Anwar, merupakan tindakan yang tidak pantas. Apalagi di tengah upaya pemerintah untuk memberantas judi online.
"Main judi adalah perbuatan yang tidak pantas bagi pejabat yang disebut terhormat. Dia mencoreng muka sendiri dan muka lembaga DPRD sebegai juga lembaga terhormat. Sudah sepantasnya publik tidak memilihnya," tandasnya.
Tidak hanya BK DPRD DKI, Anwar berharap sanksi pun juga dijatuhkan oleh pengurus PDI Perjuangan di tingkat DKI Jakarta kepada Cinta. (Z-8)
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
APARAT Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil membongkar praktik jual beli data pribadi yang digunakan untuk transaksi judi online.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, penanganan stunting harus maksimal. Bila tidak, berdampak pada masa depan sumber daya manusia (SDM).
PT Colliers International Indonesia selaku pengelola sementara apartemen Gardenia Boulevard dilarang ikut cawe-cawe dalam proses pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS).
Seorang remaja berusia 15 tahun dieksploitasi menjadi pemandu karaoke (LC) di sebuah bar di Jakarta Barat. Korban juga dipaksa melayani para pria hidung belang hingga hamil.
Rencana layanan psikologi di seluruh puskesmas pada 2025 sebagai langkah positif dan progresif.
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Perumda PAL Jaya bersinergi dengan Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) terkait pemanfaatan aset milik Pemprov DKI Jakarta untuk mengelola limbah B3.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved