Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
DIREKTUR Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Jabodetabek, Anwar Razak, mendorong agar Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta bergerak untuk memberikan sanksi pada Cinta Mega.
Sebelumnya, Cinta yang juga anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan(PDIP) kedapatan main judi online di sela menunggu mulainya rapat paripurna pada Kamis (20/7) lalu. Momen tersebut terekam kamera awak media yang tengah meliput rapat paripurna dari kursi tribun atas ruang rapat paripurna.
"Seharusnya. BK itu penjaga kehormatan. Makanya disebut Badan Kehormatan. Justru di sekarang-sekarang BK harus memperlihatkan dirinya sebagai penjaga etik dan kehormatan lembaga DPRD," ungkap Anwar saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (23/7).
Baca juga : Bantah Main Game Slot, Anggota DPRD DKI: Aku Main Candy Crush
Menurutnya, perilaku Cinta semakin menjatuhkan maruah legislatif di mata masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat pun bisa semakin rendah.
Padahal, seharusnya anggota DPRD sama seperti pejabat Pemprov DKI yang harus bisa berprilaku baik dan menjunjung tinggi integritas.
Baca juga : Anggota DPRD DKI Cinta Mega Bantah Dirinya Main Judi Slot Saat Rapat
"Mereka itu disebut sebagai orang terhormat karena tugas dan fungsinya memang terhormat. Membuat norma-norma aturan yang kemudian diundangkan dan membuat anggaran," tuturnya.
Bermain judi online, sambung Anwar, merupakan tindakan yang tidak pantas. Apalagi di tengah upaya pemerintah untuk memberantas judi online.
"Main judi adalah perbuatan yang tidak pantas bagi pejabat yang disebut terhormat. Dia mencoreng muka sendiri dan muka lembaga DPRD sebegai juga lembaga terhormat. Sudah sepantasnya publik tidak memilihnya," tandasnya.
Tidak hanya BK DPRD DKI, Anwar berharap sanksi pun juga dijatuhkan oleh pengurus PDI Perjuangan di tingkat DKI Jakarta kepada Cinta. (Z-8)
Akun-akun yang telah memiliki sejumlah pengikut sering kali diperjualbelikan bahkan ada yang diretas dan diubah fungsinya untuk kepentingan tertentu.
OJK telah meminta perbankan untuk melakukan pemblokiran terhadap 17 ribu rekening yang terindikasi aktivitas judi online (judol).
PDIP meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin memanggil mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi terkait kasus judi online (judol).
Pernyataan Budi Arie tersebut merupakan fitnah terhadap PDIP dan membuat kader PDIP merasa sakit hati.
KETUA DPP PDIP, Komarudin Watubun, meminta Menteri Koperasi dan UKM Budi Arie Setiadi untuk bersikap jantan dan bertanggung jawab atas dugaan keterlibatannya dalam pusaran kasus judi online
Hensa menegaskan menteri yang kerap memicu kegaduhan publik dan gagal menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan berpotensi diganti.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved