Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Cinta Mega membantah dirinya bermain game slot saat Rapat Paripurna (Rapur). Ia mengatakan, dirinya hanya bermain sebelum rapat dimulai.
"Tadi kita kan nunggu kelamaan kan (Rapur) nunggu paripurna. Aku tadi main candy crush, sebelum paripurna. Terus main yang beer house itu, gak ada itu main slot-slot judi," ujarnya kepada awak media, Kamis (20/7).
Ia mengatakan waktu rapat dimulai dirinya lupa mematikan ipad/tablet pintar yang ia letakkan diatas mejanya.
Baca juga : Anggota DPRD Terekam Bermain Game Slot saat Rapat Paripurna
"Udah gitu aku pas paripurna, lupa matiin. Aku duduk gak main game kok, tapi memang gak ketutup game nya karena lupa," jelasnya.
Baca juga : Kominfo Berantas 5 Ribu Konten Judi Online di Situs Pemerintahan
Ia berdalih, hal itu ia lakukan karena rapur yang sudah dijadwalkan pada 13.00 WIB ternyata molor.
"Nah begitu pas rapat paripurna aku lupa tutup, tapi kan keliatan di foto itu aku gak main. Dengerin paripurna," papar Politisi PDIP itu.
Sebelumnya, diketahui ramai di sosial media seorang anggota DPRD DKI Jakarta tengah bermain game slot saat Rapat Paripurna.
Dalam video yang berjudul Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta menit ke 23.00-23.10 politikus wanita itu tampak menggunakan iPad atau tab untuk memainkan game slot.
Politisi tersebut menggunakan pakaian berwarna Pink saat rapat Paripurna yang dipimpin oleh Zita Anjani dari Fraksi PAN. Pada menit tersebut, terlihat layar ipad menunjukan gambar seperti game slot pada umumnya.
Adapun Rapat paripurna tersebut berkenaan dengan penyampaian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DKI 2022 oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono.
Sebagai informasi, hingga berita ini Dinaikkan akun youtube DPRD DKI Jakarta saat ini telah di private dan tidak bisa diakses publik. (Z-8)
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved