Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai Iptu MIP layak dipecat tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Iptu MIP telah melakukan perselingkuhan dan penelantaran anak.
"Sanksi etik bagi anggota Polri yang melakukan perzinahan dan atau perselingkuhan biasanya berat, yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)," kata Poengky saat dikonfirmasi, Rabu (14/6).
Poengky mengatakan janji atau sumpah perkawinan adalah janji atau sumpah pasangan suami istri di hadapan Tuhan dan disaksikan wali/saksi/hadirin. Bila ada orang yang berani melanggar janji atau sumpahnya, kata Poengky, maka orang tersebut berdosa.
Baca juga : Sesama Anggota Polri Selingkuh, Kompolnas: Kami Prihatin
"Jika terhadap Tuhan dan pasangannya atau keluarganya ternyata seseorang berani melakukan berselingkuh, maka besar kemungkinan yang bersangkutan juga berani berkhianat ketika menjalankan tugasnya," ujar Poengky
Menurut anggota lembaga pengawas eksternal Polri itu, Iptu MIP juga bisa kena hukuman pidana penjara. Bila sang sang istri melaporkan secara pidana dugaan perzinahan dan KDRT.
"Maka sanksi yang dijatuhkan tidak hanya sanksi etik, melainkan sanksi pidana yang dapat berakibat pemenjaraan terhadap pelaku," ungkap Poengky.
Baca juga : Anggota Komii III DPR Arsul Sani: Tidak Ada Pilihan Polri Harus Lebih Baik
Kompolnas menduga anggota yang berani selingkuh, besar kemungkinan juga melakukan tindakan-tindakan lain yang melanggar hukum. Seperti mengonsumsi minuman keras (miras) atau narkoba.
Poengky mengaku tidak memiliki catatan jumlah kasus dugaan perselingkuhan anggota Polri, sebab pengawasannya sulit. Namun, dari pantauan media, dia mendapatkan informasi bahwa kasus-kasus perselingkuhan anggota Polri yang diiringi dengan KDRT kerap terjadi di daerah-daerah yang masyarakatnya banyak mengonsumsi miras.
"Untuk efek jera, kami mendorong istri atau pasangan dari anggota Polri yang mengalami KDRT fisik dan psikis, diharapkan untuk segera melaporkan tindak pidana tersebut ke Propam dan Reskrim," ucap Poengky.
Baca juga : Belajar dari Kasus Virgoun, Ini yang Harus Dilakukan saat Tau Pasangan Doyan Selingkuh
Kasus perselingkuhan Iptu MIP ramai diperbincangkan di media sosial usai seorang perempuan yang mengaku istrinya bersuara. Istri yang berinisial AHS membeberkan perilaku suaminya yang melakukan perselingkuhan hingga membuat video asusila dengan selingkuhannya. Perempuan itu menyebut perselingkuhan berdampak pada penelantaran kedua anaknya.
Mabes Polri membenarkan Iptu MIP melakukan perselingkuhan. Bahkan, anggota itu telah diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Polri juga telah memeriksa AHS dan mertua MIP, inisial R.
Kemudian, Polri menggelar perkara. Berdasarkan hasil gelar, ditemukan cukup bukti Iptu MIP melakukan sejumlah pelanggaran. Salah satunya, perselingkuhan.
"Telah melakukan perselingkuhan, KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), penelantaran anak, dan perbuatan asusila dengan seorang wanita inisial AM," kata Karo Penjas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 Juni 2023.
Iptu MIP telah ditempatkan di tempat khusus (patsus). Penahanan dilakukan selama 21 hari sejak Selasa, 13 Juni 2023. Iptu MIP akan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Namun, belum dipastikan jadwal sidang etik digelar. (Z-3)
Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak menggunakan hukum sebagai alat untuk menyerang lawan politik.
Mayoritas publik atau sekitar 67 persen percaya bahwa penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi mengurangi independensi kepolisian.
kasus yang menimpa Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta serta arogansi terhadap penjual es gabus menunjukkan polisi tidak lagi menghayati perannya sebagai pelayan masyarakat.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Sifat rekomendasi tersebut cenderung konvensional dan sudah umum dikenal dalam diskursus reformasi kepolisian di Indonesia.
Mahfud menyebut, dalam praktiknya Kompolnas kerap bertindak layaknya juru bicara Polri dan hanya menjalankan tugas secara formalitas.
Komite Reformasi Polri menyoroti penguatan pengawasan eksternal, khususnya kewenangan Kompolnas, menjelang penyerahan rekomendasi ke presiden
Kompolnas bukanlah lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Polri, melainkan lembaga pembantu Presiden dalam menentukan kebijakan.
KAPOLRES Tasikmalaya Ajun Komisaris Haris Dinzah mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Mantan Komisioner KPK 2011-2015, Bambang Widjojanto penggunaan bodycam pada aparat polisi sangat penting dalam penanganan aksi unjuk rasa yang kerap menghadirkan potensi gesekan.
Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menolak praperadilan yang diajukan AJ sehingga status tersangka sah dan sesuai prosedur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved