Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Puan Maharani kembali menyoroti tercemarnya sungai-sungai di ibu kota DKI Jakarta sehingga tidak bisa menjadi sumber kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta hanya mampu memenuhi 6% kebutuhan air bersih warganya.
Sementara 94% air yang dipakai warga Jakarta dipenuhi dari Purwakarta dan Tangerang.
Baca juga: Normalisasi Kali Ciliwung Terkendala Administrasi Lahan
Puan menekankan, untuk mencapai salah satu tujuan "Sustainable Development Goals" (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, pemenuhan akses air layak harus ditingkatkan menjadi air aman.
Persoalan akses air bersih menjadi salah satu isu yang sering dibawa Puan di forum-forum internasional.
"Ketersediaan air bersih yang memadai adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup," ujer Puan.
Kembangkan Kebijakan Pengelolaan Air Berkelanjutan
"Dalam hal ini, negara harus mengembangkan kebijakan yang mempromosikan pengelolaan air yang berkelanjutan, melindungi sumber daya air, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat secara adil dan merata," kata Puan melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/6).
Baca juga: Ancaman Kekeringan di Musim Kemarau, Perlu Pemanfaatan Sumber Air yang Efektif
Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dengan prinsip-prinsip keadilan, kelestarian, dan keberlanjutan.
"Negara juga harus memastikan penyediaan infrastruktur air yang memadai, termasuk pengembangan sistem penyediaan air, pemeliharaan fasilitas, dan pengelolaan limbah, guna memastikan akses yang luas terhadap air bersih bagi seluruh penduduk," terang Puan.
Lebih lanjut, peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu juga menyinggung soal data studi terbaru dari UNICEF yang menyatakan hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang diuji di Indonesia tercemar limbah tinja.
Baca juga: Cegah Pencemaran Air Limbah, PPK Kemayoran Bangun IPAL di Utan Kemayoran
Hal itu turut menyebabkan penyebaran penyakit diare yang merupakan penyebab utama kematian balita.
Untuk itu, Puan meminta Pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas air bersih di seluruh negeri.
"Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan kebijakan air bersih, sehingga kepentingan mereka terwakili dengan baik," tutupnya. (RO/S-4)
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Kecamatan Pauh dan Kuranji mengalami krisis air bersih akibat sumur mengering serta kerusakan bendungan dan irigasi pascabencana November 2025.
Berdasarkan penelusuran Media Indonesia, Sabtu (17/1) di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh misalnya, ratusan ribu penyintas banjir masih krisis kebutuhan dasar.
Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih di Sumut, Sumbar, Riau, Lampung, Jateng, Jatim, Kalsel dan Sulsel.
Ratusan pengungsi banjir di Aceh Tamiang mendesak bantuan air bersih dan MCK. PDAM rusak fatal, kondisi tenda pengungsian memprihatinkan.
Menurut anggota tim pengabdian Dr Imam Muslem, kegiatan tersebut dilakukan secara adaptif mengikuti dinamika pasca bencana.
BANJIR bandang dan tanah longsor yang puncaknya terjadi pada 26-27 November lalu sedikitnya telah meluluhlantakkan 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved