Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA DPR RI Puan Maharani kembali menyoroti tercemarnya sungai-sungai di ibu kota DKI Jakarta sehingga tidak bisa menjadi sumber kebutuhan air bersih bagi masyarakat.
Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta hanya mampu memenuhi 6% kebutuhan air bersih warganya.
Sementara 94% air yang dipakai warga Jakarta dipenuhi dari Purwakarta dan Tangerang.
Baca juga: Normalisasi Kali Ciliwung Terkendala Administrasi Lahan
Puan menekankan, untuk mencapai salah satu tujuan "Sustainable Development Goals" (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan, pemenuhan akses air layak harus ditingkatkan menjadi air aman.
Persoalan akses air bersih menjadi salah satu isu yang sering dibawa Puan di forum-forum internasional.
"Ketersediaan air bersih yang memadai adalah kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup," ujer Puan.
Kembangkan Kebijakan Pengelolaan Air Berkelanjutan
"Dalam hal ini, negara harus mengembangkan kebijakan yang mempromosikan pengelolaan air yang berkelanjutan, melindungi sumber daya air, serta mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat secara adil dan merata," kata Puan melalui keterangan tertulisnya, Senin (12/6).
Baca juga: Ancaman Kekeringan di Musim Kemarau, Perlu Pemanfaatan Sumber Air yang Efektif
Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air dengan prinsip-prinsip keadilan, kelestarian, dan keberlanjutan.
"Negara juga harus memastikan penyediaan infrastruktur air yang memadai, termasuk pengembangan sistem penyediaan air, pemeliharaan fasilitas, dan pengelolaan limbah, guna memastikan akses yang luas terhadap air bersih bagi seluruh penduduk," terang Puan.
Lebih lanjut, peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu juga menyinggung soal data studi terbaru dari UNICEF yang menyatakan hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang diuji di Indonesia tercemar limbah tinja.
Baca juga: Cegah Pencemaran Air Limbah, PPK Kemayoran Bangun IPAL di Utan Kemayoran
Hal itu turut menyebabkan penyebaran penyakit diare yang merupakan penyebab utama kematian balita.
Untuk itu, Puan meminta Pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan akses dan kualitas air bersih di seluruh negeri.
"Masyarakat harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, dan pemantauan kebijakan air bersih, sehingga kepentingan mereka terwakili dengan baik," tutupnya. (RO/S-4)
KETUA DPR RI Puan Maharani menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti surat dari Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Direktur Utama Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Marwan al-Sultan, yang tewas dalam serangan udara Israel.
KETUA DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan dan perlindungan kepada seorang selebgram asal Indonesia yang ditahan oleh otoritas Myanmar.
Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
Kekurangan air bersih kembali menjadi sorotan utama di Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, usai banjir besar yang melanda wilayah tersebut pada 24 April 2025
Menurut laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2020, beberapa wilayah di Indonesia akan mengalami kelangkaan atau krisis air bersih pada 2045.
"Di Bangka ini kalau musim kemarau, di titik-titik tertentu warga kesulitan mencari air bersih, bahkan hingga membeli,"
Sebanyak 7.185 kepala keluarga (KK) atau 23.353 jiwa warga Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, kini masih dilanda krisis air bersih.
Dari 13 kecamatan itu, krisis air terparah dialami Kecamatan Glagah berdampak pada 11 desa dan Kecamatan Kebangbahu yang berdampak pada tujuh desa.
Sebanyak 481.149 jiwa warga di 196 desa di 16 kecamatan di Blora masih terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved