Viral Jalan Rusak di Jakarta, DPRD: Perlu Petugas Khusus Terima Keluhan Warga

KETUA Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah mendukung langkah Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengajak warga ramai melaporkan jalan rusak di Jakarta.

Menurutnya, hal itu dikarenakan bisa membantu data terbaru untuk penanganan prioritas yang akan diperbaiki.

"Sangat setuju terkait dengan pengaduan jalan karena yang pertama kita butuh masukan masyarakat terkait mana yang menjadi prioritas mana yang perlu dikerjakan atau tidak," jelasnya saat dihubungi Media Indonesia, Senin (8/5).

Baca juga : Usai Diperbaiki, Jalanan Jalan MT Haryono Jaksel Malah Rusak

Ia mengatakan, adanya pengaduan masyarakat otomatis bisa sampai ke Gubernur. Lebih lanjut, Politikus PDI Perjuangan itu juga menilai saat ini Suku Dinas Bina Marga memang belum maksimal dikarenakan kendala anggaran terbatas.

"Tidak maksimal memang kemarin ini anggaran terbatas, lalu banyak hal yang memang tidak bisa dikerjakan dengan maksimal oleh sudin, adanya imbauan seperti ini saya yakin sudin bisa kerja maksimal," jelasnya.

Baca juga : Tak Hanya Di Lampung, Warga Jakarta Juga Banyak Mengadu Soal Jalan Rusak

Kendati demikian, Ida juga mengatakan tidak perlu biaya besar untuk sekedar menambal jalan rusak yang tidak terlalu parah.

Selain itu, ada juga masukan masyarakat melalui Musrenbang tiap daerah yang belum terakomodir, khususnya laporan jalan rusak. Oleh karena itu, perlu dibutuhkan petugas yang serius menangani problem itu.

"Tapi harapan saya walaupun ini berlubang walau tidak separah Lampung dan tidak separah provinsi lain, masih bisa, Tapi memang yang prioritas menurut Saya yang memang lobang yang dilalui kendaraan roda dua maupun roda 4 yang mengakibatkan kecelakaan ini sifatnya mungkin masih yang kecil kecil tambalan," pungkasnya.

Banyak laporan jalan rusak

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh menyebut, banyak warga yang mengadukan soal jalan rusak kepadanya dalam berbagai kesempatan baik saat ia terjun ke lapangan menemui masyarakat untuk reses maupun saat melakukan sosialisasi perda (sosper).

Anggota Fraksi NasDem itu mengatakan, umumnya warga juga sudah mengadu pada RT, RW, hingga lurah. Namun, sulit untuk memenuhi semua aduan tersebut. Lantaran, setiap RW hanya boleh mengusulkan maksimal tiga usulan program untuk dibahas dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan yang nantinya diusulkan hingga Musrenbang tingkat kota.

Berdasarkan data Cepat Respon Masyarakat (CRM), tahun ini hingga 7 Mei 2023 terdapat 55.463 aduan dari masyarakat. Pengaduan soal jalan rusak mendominasi sejak awal tahun ini dengan sebanyak 7.225 aduan disusul aduan soal pohon sebanyak 4.226 aduan.

Kemudian ada aduan soal jaringan listrik sebanyak 3.600 aduan, parkir liar 3.456 aduan, sampah 2.906, gangguan dan kebisingan 2.641 aduan, lalu lintas 2.378, PPSU 2.142 aduan, keluhan fasilitas gedung pemda 2.075 aduan, dan kawasan dilarang merokok 2.055 aduan.

Dari 55.463 aduan yang masuk sejak awal tahun hingga hari ini, ada 51.986 aduan (93%) yang telah selesai diproses. Mayoritas aduan masyarakat masuk melalui aplikasi Jaki yakni 49.393 aduan.

"Memang cukup banyak warga yang meminta perbaikan jalan atau jembatan. Karena namanya jalan itu pasti ada masanya, 5-7 tahun dia harus dilapis lagi entah pakai aspal atau beton cor," kata Nova saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (7/5). (Z-4)