Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
CRISTALINO David Ozora alias David, 17, hingga saat ini belum sadarkan diri setelah dianiaya oleh anak pejabat Ditjen Pajak bernama Mario Dandy Satrio.
Paman David, Rustam Hatalah mengatakan empat hari setelah kejadian penganiayaan, David masih belum siuman dan masih menjalani perawatan di ICU RS Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Sampai saat ini kondisi david masih belum sadarkan diri, david masih di ICU," kata Rustam ketika dihubungi, Jumat (24/2).
Rustam mengaku belum mengetahui luka parah yang dialami oleh David. Ia hanya meminta publik untuk mendoakan David segera siuman dan cepat pulih.
Selain itu, ia berharap kepolisian mengusut tuntas kasus penganiyaan yang dialami oleh keponakannya tersebut.
"Harapannya kepolisian mengusut ini dengan seadil-adilnya," jelasnya.
Sebelumnya, sebuah unggahan viral di media sosial yang memuat informasi adanya penganiayaan yang diduga dilakukan oleh anak pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bernama Mario Dandy Satrio terhadap Cristalino David Ozora alias David di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
Baca juga: Anak Pejabat Ditjen Pajak Mario Dandy Dikeluarkan dari Kampusnya
Kapolres Jakarta Selatan Kombes Ade Ary Syam Ade menjelaskan, penganiayaan itu terjadi pada Senin (20/2) sekitar pukul 21.00 WIB. Ia menjelaskan awalnya pelaku mendapat informasi bahwa rekannya berinisial A mendapatkan perlakuan tak baik dari korban.
Kemudian MDS bertemu CDO untuk meminta klarifikasi perihal perbuatan tidak baik tersebut di Perumahan Green Permata, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Namun, pertemuan tersebut terjadi perdebatan yang berujung terjadinya tindakan penganiayaan terhadap CDO.
Mario kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis. Mario dijerat Pasal 76c juncto Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsider Pasal 351 ayat 2 tentang penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun.
Selain itu, polisi juga menetapkan teman dari Mario berinisial S. Ade mengungkapkan peran S dalam penganiayaan tersebut. Pertama, S mengiyakan ajakan MDS untuk memukuli korban. S diketahui memberikan pendapat kepada MDS untuk melakukan pemukulan terhadap korban.
Selain itu, S juga merekam penganiayaan yang dilakukan oleh MDS. S membiarkan terjadinya penganiayaan dan tidak berusaha untuk mencegahnya.
"S mencontohkan 'sikap tobat' (sujud dengan lutut, kepala sebagai tumpuan, dan tangan kaki seperti istirahat di pinggang) atas permintaan tersangka MDS agar ditirukan oleh korban," kata Ary.
Atas perbuatannya, S dijerat dengan Pasal 76C jo Pasal 80 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak subsider pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.(OL-4)
KETUA DPP PDIP Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengomentari tunjangan perumahan senilai Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR RI
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani saat membuka Sarasehan Ekonomi Syariah baru-baru ini kembali menggugah diskursus publik:
Wakil Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, memberikan apresiasi terhadap inovasi dan terobosan yang dilakukan sejumlah kepala daerah dalam mengelola pembangunan di wilayah masing-masing.
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
DPRD Provinsi DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang telah melantik sebanyak 2.703 orang Tahap I 2024 sebagai PPPK
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja kontrak untuk jangka waktu tertentu.
PPPK atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang juga sering disebut P3K, merupakan bagian dari Aparatur Sipil Negara (ASN).
TAHUN 2025 menjadi saksi meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara global, termasuk di Indonesia. 42% perusahaan mengurangi jumlah pegawai.
Anggota Komisi III DPR RI meminta kepolisian bergerak cepat menangani kasus dugaan penganiyaan yang dilakukan bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur.
Dinas Komunikasi, Persandian dan Informatika (Diskominfo) Kota Cilegon menggelar Sosialisasi E-Presensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon pada Jumat (25/10)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved