Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEUSAI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tadi malam, Selasa (17/1), pagi ini gedung tersebut dijaga ketat oleh Petugas pengamanan dalam (Pamdal) beserta polisi.
Pantauan Media Indonesia dilapangan, wartawan tidak diperbolehkan memasuki gedung DPRD, padahal sebelum adanya pemeriksaan, wartawan diizinkan masuk untuk mengikuti serangkaian rapat yang dilakukan komisi DPRD DKI Jakarta.
Terlihat Pamdal memberhentikan awak media dan tamu yang datang. Mereka menanyai maksud dan tujuan kedatangan ke DPRD DKI Jakarta.
Saat dikonfirmasi, Pamdal yang berjaga mengatakan perlu berkoordinasi dengan Sub Humas DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu untuk memastikan awak media diperbolehkan masuk.
Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Demokrat, Mujiyono mengatakan pelarangan tersebut arahan dari Sekretaris Dewan untuk melarang sementara.
"Iya jadi tadi saya tanya ini aturannya sampi kapan, karena perintahnya masih sama, mereka tidak izinkan masuk," jelasnya kepada Awak media, Rabu (18/1).
Kendati demikian, Mujiyono menilai penjagaan ketat yang dilakukan saat ini dikarenakan penggeledahan oleh lembaga antirasuah. "Oh masih soal yang tadi malam mungkin," jelasnya.
Sementara itu, hingga pukul 10.30 WIB ini awak media yang hendak meliput agenda rapat koordinasi Komisi A dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta masih tertahan di depan pintu masuk. (OL-13)
Baca Juga: KPK Geledah Gedung DPRD DKI Terkait Pengadaan Tanah Pulo ...
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
Rano mengatakan DKI Jakarta menjadi salah satu daerah di Indonesia yang belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) mengenai KTR bersama beberapa kota lain di Provinsi Aceh dan Papua.
Usman meminta penahanan mereka ditangguhkan. Sementara mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi, Usman meminta untuk dibebaskan.
Dengan dibentuknya BUMD parkir, pengelolaan parkir lebih profesional dibandingkan sekarang yang berantakan pengelolaannya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik. Terbaru, Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Prestasi dibutuhkan untuk mendapatkan kuota PPDB sekolah yang diincar para siswa. Jika prestasi tak berhasil, pemberian uang jadi solusi lain.
Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved