Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
SEUSAI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tadi malam, Selasa (17/1), pagi ini gedung tersebut dijaga ketat oleh Petugas pengamanan dalam (Pamdal) beserta polisi.
Pantauan Media Indonesia dilapangan, wartawan tidak diperbolehkan memasuki gedung DPRD, padahal sebelum adanya pemeriksaan, wartawan diizinkan masuk untuk mengikuti serangkaian rapat yang dilakukan komisi DPRD DKI Jakarta.
Terlihat Pamdal memberhentikan awak media dan tamu yang datang. Mereka menanyai maksud dan tujuan kedatangan ke DPRD DKI Jakarta.
Saat dikonfirmasi, Pamdal yang berjaga mengatakan perlu berkoordinasi dengan Sub Humas DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu untuk memastikan awak media diperbolehkan masuk.
Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Demokrat, Mujiyono mengatakan pelarangan tersebut arahan dari Sekretaris Dewan untuk melarang sementara.
"Iya jadi tadi saya tanya ini aturannya sampi kapan, karena perintahnya masih sama, mereka tidak izinkan masuk," jelasnya kepada Awak media, Rabu (18/1).
Kendati demikian, Mujiyono menilai penjagaan ketat yang dilakukan saat ini dikarenakan penggeledahan oleh lembaga antirasuah. "Oh masih soal yang tadi malam mungkin," jelasnya.
Sementara itu, hingga pukul 10.30 WIB ini awak media yang hendak meliput agenda rapat koordinasi Komisi A dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta masih tertahan di depan pintu masuk. (OL-13)
Baca Juga: KPK Geledah Gedung DPRD DKI Terkait Pengadaan Tanah Pulo ...
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Perlu adanya gerakan masif terkait bahaya merokok di ruang publik. DPRD akan mendorong kampanye bersama lintas sektor.
DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mendalami sejumlah isu teknis dalam penyusunan rekomendasi kebijakan perparkiran melalui rapat kerja bersama eksekutif.
Seperti program KJP Plus yang merupakan kelanjutan kebijakan sebelumnya yang sudah diketahui hingga 92% warga, namun hanya 41% yang merasa mendapat manfaat langsung.
KPK diminta segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk audit kebijakan dan transparansi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.
Budi menerangkan OTT tersebut berlangsung pada Kamis (26/6) malam di wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Kemudian satu orang lainnya, yang dibawa ke Jakarta pada Sabtu (28/6) pagi, yaitu TOP selaku Kepala Dinas PUPR Prov Sumut.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tidak ada Kapolres yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sumatera Utara pada 26 Juni 2025.
KPK belum memeriksa saksi terkait kasus dugaan suap proyek jalan di Sumatra Utara (Sumut). Penyidik fokus melakukan penggeledahan untuk mencari bukti.
Budi mengatakan bahwa KPK akan secara proaktif menjalankan kerja pemberantasan korupsi, termasuk mempelajari dokumen dari Menteri UMKM tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved