Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
SEUSAI Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tadi malam, Selasa (17/1), pagi ini gedung tersebut dijaga ketat oleh Petugas pengamanan dalam (Pamdal) beserta polisi.
Pantauan Media Indonesia dilapangan, wartawan tidak diperbolehkan memasuki gedung DPRD, padahal sebelum adanya pemeriksaan, wartawan diizinkan masuk untuk mengikuti serangkaian rapat yang dilakukan komisi DPRD DKI Jakarta.
Terlihat Pamdal memberhentikan awak media dan tamu yang datang. Mereka menanyai maksud dan tujuan kedatangan ke DPRD DKI Jakarta.
Saat dikonfirmasi, Pamdal yang berjaga mengatakan perlu berkoordinasi dengan Sub Humas DPRD DKI Jakarta terlebih dahulu untuk memastikan awak media diperbolehkan masuk.
Anggota DPRD DKI Fraksi Partai Demokrat, Mujiyono mengatakan pelarangan tersebut arahan dari Sekretaris Dewan untuk melarang sementara.
"Iya jadi tadi saya tanya ini aturannya sampi kapan, karena perintahnya masih sama, mereka tidak izinkan masuk," jelasnya kepada Awak media, Rabu (18/1).
Kendati demikian, Mujiyono menilai penjagaan ketat yang dilakukan saat ini dikarenakan penggeledahan oleh lembaga antirasuah. "Oh masih soal yang tadi malam mungkin," jelasnya.
Sementara itu, hingga pukul 10.30 WIB ini awak media yang hendak meliput agenda rapat koordinasi Komisi A dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta masih tertahan di depan pintu masuk. (OL-13)
Baca Juga: KPK Geledah Gedung DPRD DKI Terkait Pengadaan Tanah Pulo ...
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
WAKIL Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mengimbau Dishub DKI Jakarta untuk tidak lagi menerima pembayaran parkir secara tunai.
Masih dibutuhkan pendekatan dan pembahasan lebih lanjut dengan berbagai pihak, termasuk DPRD DKI Jakarta.
Proses seleksi komisaris maupun direksi di BUMD rentan dititipan dan sarat keterlibatan partai politik.
Salah satu lokasi yang digeledah terkait kasus ini yakni Kantor PUPR Provinsi Sumut. KPK masih membuka peluang mengembangkan perkara ini.
Informasi dari Anak Agung sudah dicatat untuk menyelesaikan berkas perkara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik permintaan tambahan anggaran kepada DPR.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan desakan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas.
KPK menilai ada sejumlah aturan dalam RUU KUHAP yang bertentangan dengan kewenangannya. Fungsi penyadapan dan kewenangan penyelidik dilemahkan.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved