Halte Transjakarta Bundaran HI Dinilai Melenceng dari Awal Gagasan Anies

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan dijadwalkan meresmikan halte bus Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia, Jumat (7/10).

Namun, kedatangan orang nomor satu di DKI Jakarta itu ke halte Transjakarta Bundaran HI saat itu hanya untuk meninjau pembangunan proyek halte tersebut.

"Peninjauan (inspeksi) saja. Ya semua pekerjaan harus ditinjau," ujar Anies di lokasi.

Baca juga: Halte Bus Transjakarta di Bundaran HI Bermasalah, DPRD: Tidak Layak Itu, Bongkar

Mengenai masalah halte Transjakarta yang dianggap melanggar aturan Cagar Budaya karena menghalangi pemandangan ke Patung Selamat Datang , Anies menolak menjawab.

"Iya, nanti dijelaskan," jawabnya singkat.

Sebelumnya, rencana revitalisasi halte Transjakarta di Tosari dan Bundaran Hotel Indonesia (HI), mendapatkan kecaman.

Pasalnya, proyek ini dinilai telah merusak pemandangan ke Patung Selamat Darang itu.

Sejarawan lulusan Universitas Indonesia JJ Rizal menilai pembangunan halte Bundaran HI oleh PT Transjakarta ini justru tidak sejalan dengan gagasan Anies.

Menurutnya, pembangunan halte yang sangat gigantis tersebut menggambarkan bahwa Transjakarta itu tidak punya niat untuk memudahkan orang melihat Patung Selamat Datang.

"Gagasan itu sendiri bertentangan dengan gagasan Gubernur. Gubernur merobohkan JPO dengan alasan kita harus bisa melihat dengan clear Patung Selamat Datang," ujar JJ Rizal saat ditemui di DPRD DKI Jakarta.

Kedatangan JJ Rizal ke Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (7/10) pagi, karena diundang Fraksi Partai PDIP. 

Selain dia, Pengamat Tata Kota dan Anggota Tim Ahli Gedung Bangunan, Yayat Supriyatna juga datang beraudiensi dengan partai berlogo Banteng tersebut.

Yayat mengatakan, kedatangan dirinya adalah untuk memnejalskan dan memberikan data yang ia miliki berkenaan dengan perizinan pembangunan halte itu.

Ia mengaku sudah memberikan saran dan masukan kepada Transjakarta pada 2021 dan sudab memberikan catatan untuk mendesain ulang yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitar.

"Jadi catatan tentang yang harus diubah harus didesain ulang dengan menyesuaikan dengan lingkungan tidak dipenuhi oleh Transjakarta. Dalam prakteknya, tidak ada tindak lanjut setahun lalu, dan tiba tiba terjadi polemik di masyarakat," ujar Yayat.

Ia berharap dengan kedatangannya ke PDIP, Pemprov DKI bisa menyikapi dan berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

"Kita sudah menyampaikan secara prosuderal, teknis dan administrasi tinggal bagaimana pemprov DKI menyikapi dan berupaya perosalan bisa diselesaikan," pungkasnya. (OL-1)