Halte Bus Transjakarta di Bundaran HI Bermasalah, DPRD: Tidak Layak Itu, Bongkar

KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menanggapi perosalan bangunan halte bus transjakarta Bundaran HI yang diduga melewati batas Objek Diduga Cagar Budaya (ODBJ) Kawasan Bundaran HI.

Pras, sapaan akrabnya, mengatakan Pemprov DKI bisa menindak tegas pembangunan tersebut. Ia mencontohkan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Tosari bjsa dibongkar karena menutupi visual Patung Selamat Datang itu.

"Ini sejarah, sekarang maunya apa, apa patung itu mau dihilangkan, hilangkan saja patungnya kalau memang diperlukan, enggak boleh itu udah ada peraturan undang-undangnya," ujar Pras Sata dihubungi awak Media, Jumat (30/9)

Ia meminta untuk pihak PT Transportasi Jakarta memiliki pengertian sejarah yang baik. "Ya kalau misalkan gini ya nalarnya atau apanya, PT Transjakarta juga harus paham sejarah juga itu," ujar Politisi Partai PDIP itu.

Baca juga: Wagub DKI Janji Kaji Kembali Revitalisasi Halte Transjakarta Bunderan HI

Pras juga menegaskan, pembangunan halte itu direncanakan BUMD dengan eksekutif dalam hal ini pemrov DKI. Ia juga mengatakan halte itu tidak layak karena menyalahi aturan yang ada.

"Gk layak itu, harus saling menghormati itu kan cagar budaya, bongkar," ujar Pras.

Sebelumnya, sejarawan JJ Rizal meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan revitalisasi pembangunan Halte Transjakarta Tosari dan Halte HI. Sebab, kedua pembangunan itu berpotensi merusak pemandangan patung selamat datang.

"Mohon Pak Gubernur Anies Baswedan stop pembangunan halte Tranjakarta yang arogan di kawasan cagar budaya penanda sejarah perubahan kota kolonial jadi kota nasional warisan (Presiden) Sukarno," tulis JJ dalam akun Twitternya @JJRizal, Kamis, (29/9).(OL-4)