Headline
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
BEI sempat hentikan sementara perdagangan karena IHSG terkoreksi 8%.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta jajaran kepolisian mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik yang sempat merosot akibat sejumlah kasus yang menimpa sejumlah aparat belakangan ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, internal kepolisian dituntut profesional dan berintegritas.
“Profesionalisme dan integritas harus ditanamkan sejak proses rekrutmen anggota kepolisian,” kata Maruf saat menghadiri Seminar Sekolah Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-31 dan Sespimmen Polri Dikreg Ke-62 di Jakarta, Rabu (21/9).
Ma’ruf menjelaskan, selain dari proses rekrutmen, profesionalisme dan integritas kepolisian juga harus tercermin dalam perilaku seluruh jajaran Polri sehari-hari.
“Termasuk dalam menangani kasus secara efektif dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.
Selain itu, teladan yang baik sangat diperlukan mulai dari jajaran pimpinan tinggi hingga pelaksana.
“Dalam konteks reformasi internal ini, peran pimpinan Polri sangat penting sebagai penentu visi profesionalisme Polri, sekaligus sebagai teladan yang memberikan contoh dan semangat kepada jajaran kepolisian di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Baca juga: Pakar Hukum Sebut Polri Hati-hati Menangani Kasus Brigadir J
Ma’ruf juga meminta jajaran kepolisian memperkuat pola pendekatan kultural, pendekatan literasi hukum dan pendekatan teritorial, agar terbangun ikatan emosi persaudaraan dengan masyarakat.
“Selain itu, jajaran Kepolisian perlu memperkuat agenda kebangsaan dalam semangat pluralisme. Nilai kesetiakawanan, keramahan, gotong royong, dan toleransi menjadi fondasi dalam menjalankan fungsi pengayom dan pelindung masyarakat,” paparnya.
Ma’ruf juga mengapresiasi pembelajaran tentang penguatan nilai dan semangat reformasi Polri dalam proses pendidikan dan pelatihan Sespimti dan Sespimen Polri. Dirinya mengharapkan para lulusan Sespimti dan Sespimmen dapat menjadi duta-duta pembaruan di tubuh Kepolisian yang mengutamakan prinsip moralitas, kepatutan dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat.
“Karena pimpinan Polri yang berintegritas, profesional, dan reformis diharapkan dapat muncul dari lulusan Sespimti dan Sespimmen,” pungkasnya.(OL-5)
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
ANALIS Politik dan Isu Intelijen, Boni Hargens mengapresiasi sikap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.
DUKUNGAN terhadap sikap Kapolri yang menolak usulan penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian mengalir.
WACANA Polri ditempatkan di bawah kementerian kembali mengemuka.
KOMITE Percepatan Reformasi Polri tetap menghendaki agar struktur Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada langsung di bawah presiden.
Aiptu Ikhwan dan Serda Heri Purnomo yang diduga memfitnah dan menganiaya penjual es gabus, Sudrajat harus diproses hukum.
KEPALA Dinas Penerangan TNI AD menyatakan bahwa kasus viral penjual es kue yang diduga menggunakan bahan spons atau gabus di Kemayoran, Jakarta Pusat, merupakan kesalahpahaman.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved