Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta jajaran kepolisian mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik yang sempat merosot akibat sejumlah kasus yang menimpa sejumlah aparat belakangan ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, internal kepolisian dituntut profesional dan berintegritas.
“Profesionalisme dan integritas harus ditanamkan sejak proses rekrutmen anggota kepolisian,” kata Maruf saat menghadiri Seminar Sekolah Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-31 dan Sespimmen Polri Dikreg Ke-62 di Jakarta, Rabu (21/9).
Ma’ruf menjelaskan, selain dari proses rekrutmen, profesionalisme dan integritas kepolisian juga harus tercermin dalam perilaku seluruh jajaran Polri sehari-hari.
“Termasuk dalam menangani kasus secara efektif dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.
Selain itu, teladan yang baik sangat diperlukan mulai dari jajaran pimpinan tinggi hingga pelaksana.
“Dalam konteks reformasi internal ini, peran pimpinan Polri sangat penting sebagai penentu visi profesionalisme Polri, sekaligus sebagai teladan yang memberikan contoh dan semangat kepada jajaran kepolisian di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Baca juga: Pakar Hukum Sebut Polri Hati-hati Menangani Kasus Brigadir J
Ma’ruf juga meminta jajaran kepolisian memperkuat pola pendekatan kultural, pendekatan literasi hukum dan pendekatan teritorial, agar terbangun ikatan emosi persaudaraan dengan masyarakat.
“Selain itu, jajaran Kepolisian perlu memperkuat agenda kebangsaan dalam semangat pluralisme. Nilai kesetiakawanan, keramahan, gotong royong, dan toleransi menjadi fondasi dalam menjalankan fungsi pengayom dan pelindung masyarakat,” paparnya.
Ma’ruf juga mengapresiasi pembelajaran tentang penguatan nilai dan semangat reformasi Polri dalam proses pendidikan dan pelatihan Sespimti dan Sespimen Polri. Dirinya mengharapkan para lulusan Sespimti dan Sespimmen dapat menjadi duta-duta pembaruan di tubuh Kepolisian yang mengutamakan prinsip moralitas, kepatutan dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat.
“Karena pimpinan Polri yang berintegritas, profesional, dan reformis diharapkan dapat muncul dari lulusan Sespimti dan Sespimmen,” pungkasnya.(OL-5)
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Seluruh masukan dari elemen masyarakat akan diakomodasi dalam bentuk rekomendasi resmi Komisi III untuk mempercepat pembenahan di tubuh Korps Bhayangkara.
Komite Reformasi Polri berharap pembenahan Korps Bhayangkara tidak bersifat temporer
Mekanisme baru ini dirancang untuk menciptakan kepastian hukum dan efisiensi waktu dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Penyesuaian institusional yang mendasar akan mampu memulihkan dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan.
Reputasi institusi kepolisian kerap meningkat pada momen tertentu, namun bisa menurun drastis ketika muncul kasus yang menyentuh rasa keadilan publik.
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
KPK telah menjalankan aturan pada KUHAP baru tersebut. Yakni tidak lagi menampilkan lima tersangka saat konferensi pers kasus dugaan suap pegawai pajak.
Optimisme ini mencakup pergeseran budaya dari militeristik menuju civilian policing (kepolisian sipil) yang lebih mengedepankan pelayanan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved