Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin meminta jajaran kepolisian mengembalikan dan memperkuat kepercayaan publik yang sempat merosot akibat sejumlah kasus yang menimpa sejumlah aparat belakangan ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, internal kepolisian dituntut profesional dan berintegritas.
“Profesionalisme dan integritas harus ditanamkan sejak proses rekrutmen anggota kepolisian,” kata Maruf saat menghadiri Seminar Sekolah Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-31 dan Sespimmen Polri Dikreg Ke-62 di Jakarta, Rabu (21/9).
Ma’ruf menjelaskan, selain dari proses rekrutmen, profesionalisme dan integritas kepolisian juga harus tercermin dalam perilaku seluruh jajaran Polri sehari-hari.
“Termasuk dalam menangani kasus secara efektif dan bebas dari penyimpangan,” tegasnya.
Selain itu, teladan yang baik sangat diperlukan mulai dari jajaran pimpinan tinggi hingga pelaksana.
“Dalam konteks reformasi internal ini, peran pimpinan Polri sangat penting sebagai penentu visi profesionalisme Polri, sekaligus sebagai teladan yang memberikan contoh dan semangat kepada jajaran kepolisian di seluruh Indonesia,” ungkapnya.
Baca juga: Pakar Hukum Sebut Polri Hati-hati Menangani Kasus Brigadir J
Ma’ruf juga meminta jajaran kepolisian memperkuat pola pendekatan kultural, pendekatan literasi hukum dan pendekatan teritorial, agar terbangun ikatan emosi persaudaraan dengan masyarakat.
“Selain itu, jajaran Kepolisian perlu memperkuat agenda kebangsaan dalam semangat pluralisme. Nilai kesetiakawanan, keramahan, gotong royong, dan toleransi menjadi fondasi dalam menjalankan fungsi pengayom dan pelindung masyarakat,” paparnya.
Ma’ruf juga mengapresiasi pembelajaran tentang penguatan nilai dan semangat reformasi Polri dalam proses pendidikan dan pelatihan Sespimti dan Sespimen Polri. Dirinya mengharapkan para lulusan Sespimti dan Sespimmen dapat menjadi duta-duta pembaruan di tubuh Kepolisian yang mengutamakan prinsip moralitas, kepatutan dan profesionalitas dalam menjalankan fungsi pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat.
“Karena pimpinan Polri yang berintegritas, profesional, dan reformis diharapkan dapat muncul dari lulusan Sespimti dan Sespimmen,” pungkasnya.(OL-5)
FPIR mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang bertujuan memecah belah solidaritas antarlembaga keamanan
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Hasil kesepakatan yang mempertahankan posisi Polri di bawah Presiden harus didukung penuh oleh seluruh elemen bangsa.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
KUHAP baru membawa mekanisme kontrol yang lebih ketat.
Para peserta merupakan gabungan anggota Kodim 0713 Brebes, Polres Brebes, Satpol PP, hingga petugas dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes.
Dalam banyak kasus serupa, perempuan atau istri sering kali berada pada posisi yang sulit untuk menolak pengaruh pasangan.
POLRI akan menggelar tes urine secara serentak terhadap seluruh jajaran anggota menyusul kasus narkoba yang menjerat Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro.
Secara konstitusional, Polri berada di bawah Presiden sebagai bagian dari cabang eksekutif.
KOMISI Kepolisian Nasional atau Kompolnas mendorong Polri untuk tidak berhenti pada penghukuman terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro, Kapolres Bima Kota nonaktif atas dugaan kepemilikan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved