Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
ANALIS Komunikasi Politik Hendri Satrio menilai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar lebih tepat memimpin Jakarta. Pasalnya, posisi penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta membutuhkan sosok yang netral.
"Dari nama-nama (calon Pj Gubernur DKI Jakarta) itu, menurut saya, Dirjen Kemendagri yang paling netral. Dalam arti, dia memang karena tugas dia sebagai Dirjen Kemendagri, kalau yang lain punya kemiripan seolah-olah mereka punya beking," katanya.
Ia mengatakan Bahtiar lebih independen ketimbang nama-nama lain yang disodorkan DPRD Jakarta ke Kemendagri. Bahtiar dinilainya tidak terikat dengan lingkaran kekuasaan.
Baca juga: DPRD Kirim 3 Nama Pj Gubernur ke Kemendagri
Di luar itu, Pj Gubernur DKI Jakarta yang nantinya akan dipilih Presiden Jokowi harus mampu melanjutkan program-program yang sudah berjalan baik.
"Jadi yang paling netral citranya itu memang Kemendagri dan kita kan pernah juga Jakarta dipimpin oleh Dirjen kemendagri," tukasnya.
Sebelumnya, dalam Rapimgab DPRD, kemarin, terdapat empat nama yang muncul dari usulan fraksi-fraksi. Namun, DPRD hanya menetapkan tiga nama yang punya suara terbesar dan selanjutkan akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.
Ketiga nama itu ialah Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar, Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Marullah Matali. (RO/OL-1)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pengerukan kali akan dilakukan secara terus-menerus sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi banjir di Ibu Kota.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menambah fasilitas olahraga di berbagai ruang terbuka hijau (RTH) di Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah provinsi DKI Jakarta bersama Forkopimda siap menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2026 di delapan titik
Besaran UMP itu akan mulai berlaku per 1 Januari 2026. UMP Jakarta 2025 atau sebelumnya sebesar Rp5.396.761 dan ada kenaikan sebesar 6,17 persen atau Rp333.115 dibanding tahun ini.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku, kenaikan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Provinsi DKI Jakarta yang ia tetapkan tidak berada di luar jalur dari landasan regulasi pemerintah
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved