Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengapresiasi adanya program Police Go To School yang diinisiasi Polda Metro Jaya untuk menekan tawuran pelajar.
Basri menilai langkah tersebut perlu diapresiasi, karena menjadi upaya dalam menghilangkan tawuran pelajar yang kerap kali terjadi di DKI Jakarta.
Baca juga: Ada Rekonstruksi Tol Jakarta-Tangerang, Pengendara Diminta Waspada
Ia berharap dengan adanya pendekatan dari polisi tersebut dan langsung terjun menemui pelajar ke sekolah dapat mengantisipasi tawuran. Dengan adanya pendekatan, maka pesan dan ajakan untuk tidak tawuran di kalangan pelajar dapat diterima dengan baik.
"Kita apresiasi dan dukung program polisi tersebut, karena tawuran harus diantisipasi. Kalau tidak, pelajar akan tetap tawuran, dikeluarkan dari sekolah, dan berujung jadi kriminal. Bahaya," kata Basri kepada Media Indonesia, Minggu (31/7).
Basri mengungkapkan tawuran pelajar memang menjadi kekhawatirannya, terlebih harus memakan korban. Ia menilai sudah saatnya adanya perhatian khusus dari orang tua, guru, aparat, dan masyarakat sekitar untuk mencegah adanya tawuran pelajar.
"Kita harus bersama-sama untuk mengambil sikap menekan atau berusaha menghilangkan tawuran pelajar ini. Karena ini sudah memprihatinkan," ujarnya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menginstruksikan personel untuk terjun ke sekolah untuk menekan angka tawuran pelajar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan anggota yang terjun sebagai tim Police Goes to School adalah Bhabinkamtibmas. Nantinya Bhabinkamtibmas akan mendata siapa saja yang terlibat dalam aksi tawuran dan geng sepeda motor.
"Kami juga akan mendatangi orang tuanya, karena banyak sekali orangtua itu tidak tahu anaknya terlibat dalam geng sepeda motor, narkoba atau tawuran," kata Zulpan, di Jakarta, Minggu (29/7).
Kepolisian, kata Zulpan, juga mengimbau pihak sekolah agar tidak segan-segan mengeluarkan pelajar yang melakukan tindak pidana. Dengan adanya sanksi tegas itu diharapkan akan membuat siswa lain tidak ikut-ikutan melakukan tindak pidana.
Lebih lanjut, Zulpan mengatakan dengan adanya program Police Goes to School yang dicanangkan Kapolda Metro Jaya Irjen M Fadil Imran telah menekan angka tawuran dan balap liar di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Angka balap liar juga menurun setelah adanya gelaran street race yang sempat digelar di Ancol, Bumi Serpong Damai, dan Cikarang, Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Zulpan berharap program tersebut dapat terus menekan angka kriminalitas, seperti tawuran dan balap liar, tentunya dengan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat luas.
"Kami berharap semua masyarakat dan stakeholder membantu memgawasi anak-anak di bawah umur," tuturnya. (OL-6)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) mengunci pasokan pangan jelang Ramadan dan Idul Fitri 2026.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui bahwa tantangan polusi di Ibu Kota semakin kompleks, sehingga regulasi lama seperti Perda Nomor 2 Tahun 2005 sudah tidak lagi memadai.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memberikan jaminan keamanan bagi 270.000 warga Jakarta pemegang kartu Penerima Bantuan Iuran atau PBI BPJS Kesehatan.
Satpol PP DKI Jakarta menjangkau 178 PPKS hingga 9 Februari 2026. Penjangkauan akan ditingkatkan menjelang Ramadan demi ketertiban dan perlindungan sosial warga.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved