Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
KOMISI III DPR RI menilai ada kejanggalan dalam insiden adu tembak yang melibatkan sesama anggota Polri di kediaman Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo, Jumat (8/7) lalu.
"Bahwa ada kejanggalan ya tentu, ini ada kejanggalan," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).
Eks Wakil Ketua Komisi VII itu pun menyebut kejanggalan peristiwa tersebut di antaranya aksi saling tembak dilakukan sesama petugas kepolisian.
"Ya gimana ada antara (anggota) Polri tembak-menembak itu janggalnya minta ampun," ungkap dia.
Baca juga: DPR Menilai Kadiv Propam Polri Tak Perlu Dinonaktifkan
Kejanggalan lain yaitu Polri lamban memberikan keterangan kepada masyarakat. Korps Bhayangkara baru mengeluarkan rilis terkait peristiwa tersebut beberapa hari setelah kejadian.
"Kenapa sih agak lambat, itu kejadian dari Jumat kok munculnya Senin," sebut dia.
Kejanggalan terakhir yang dimaksud Bambang yaitu kamera pengawas yang rusak saat kejadian berlangsung. Menurut dia, Polri harus menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat.
"Ada pemberitaan CCTV meninggal (rusak) kesambar petir, ini kan harus ada penjelasan barang bukti," tuturnya.(OL-5)
Mutasi sejumlah perwira tinggi Polri tertuang dalam surat telegram Nomor:ST/1764/VIII/KEP./2025, per tanggal 5 Agustus 2025.
Polri membantah kabar yang menyebutkan adanya upaya untuk menggeledah rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ardiansyah, sebagaimana beredar di media sosial.
Ketika penegakan hukum tertutup dari sorotan publik dan keluarga korban tidak memperoleh kejelasan, maka kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum berisiko tergerus.
Polri dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (PKS) untuk meningkatkan sinergisitas, di Jakarta, Senin (4/8).
Kemenimipas dan Polri menandatangani nota kesepahaman untuk meningkatkan sinergi dalam keimigrasian, pemasyarakatan, dan kepolisian.
Satgas Pangan Polri menyita barang bukti berupa beras 132,65 ton.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved