Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI III DPR RI menilai ada kejanggalan dalam insiden adu tembak yang melibatkan sesama anggota Polri di kediaman Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdy Sambo, Jumat (8/7) lalu.
"Bahwa ada kejanggalan ya tentu, ini ada kejanggalan," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).
Eks Wakil Ketua Komisi VII itu pun menyebut kejanggalan peristiwa tersebut di antaranya aksi saling tembak dilakukan sesama petugas kepolisian.
"Ya gimana ada antara (anggota) Polri tembak-menembak itu janggalnya minta ampun," ungkap dia.
Baca juga: DPR Menilai Kadiv Propam Polri Tak Perlu Dinonaktifkan
Kejanggalan lain yaitu Polri lamban memberikan keterangan kepada masyarakat. Korps Bhayangkara baru mengeluarkan rilis terkait peristiwa tersebut beberapa hari setelah kejadian.
"Kenapa sih agak lambat, itu kejadian dari Jumat kok munculnya Senin," sebut dia.
Kejanggalan terakhir yang dimaksud Bambang yaitu kamera pengawas yang rusak saat kejadian berlangsung. Menurut dia, Polri harus menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat.
"Ada pemberitaan CCTV meninggal (rusak) kesambar petir, ini kan harus ada penjelasan barang bukti," tuturnya.(OL-5)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Kebijakan penghapusan tunggakan iuran bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) yang nonaktif dan terbukti tidak mampu berpotensi rumit bahkan membebani rakyat miskin.
Polemik penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kian menegaskan pentingnya batas kewenangan antarlembaga negara.
Kepala BPKH Fadlul Imansyah menilai desain kelembagaan BPKH sudah tepat, namun perlu penguatan koordinasi teknis dan harmonisasi regulasi dalam RUU Pengelolaan Keuangan Haji.
Komisi II DPR menargetkan RUU Pilkada rampung 2026 demi kepastian hukum sebelum tahapan Pemilu 2029 dimulai pada 2027.
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved