Headline
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Kumpulan Berita DPR RI
HINGGA saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih melakukan penjaringan nama penjabat (Pj) pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang akan berakhir masa jabatannya pada Oktober 2022.
Kemendagri tengah menerima usulan, saran dan masukan terkait sosok Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon 1 tingkat pimpiman tinggi madya, yang bisa menggantikan Anies.
"Masih menerima usulan, saran dan masukan mengenai Pj yang berasal dari pimpinan tinggi madya dari kementerian atau lembaga. Termasuk juga memperhatikan aspirasi dari daerah," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan, Sabtu (14/5).
Baca juga: PAN: Pj Gubernur DKI Harus Mampu Lanjutkan Program Anies
Selain DKI Jakarta, proses yang sama juga dilakukan untuk penentuan Pj Gubernur DI Aceh. Benny berharap usulan dan masukan dari banyak pihak bisa membantu melahirkan Pj kepala daerah yang tepat. Setidaknya sampai terpilihnya kepala daerah definitif dalam pilkada serentak 2024.
"Diharapkan akan didapat Pj kepala daerah yang tepat, untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Serta, meningkatkan kualitas layanan publik, dengan pertimbangan yang juga memperhatikan pemetaan kondisi daerah," jelas Benny.
Baca juga: Pj Kepala Daerah Diizinkan Rotasi ASN
Untuk mengisi kekosongan kepala daerah, pemerintah pusat diberi kewenangan untuk menunjuk penjabat. Penjabat gubernur adalah pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I. Adapun penjabat bupati/wali kota adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama atau setara eselon II.
Nama yang ramai disebut akan menjadi pengganti Anies adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono. Nama terakhir bukan orang baru di dunia birokrasi. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI, hingga menjadi Wali Kota Jakarta Utara.(OL-11)
Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setyabudi menegaskan bahwa DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
DIREKTORAT Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat sebanyak 5,5 juta penduduk Indonesia bercerai pada 2025.
Berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) Semester II 2025 yang dihimpun, diketahui jumlah penduduk Indonesia mencapai 288.315.089 jiwa. Penduduk laki-laki memiliki jumlah lebih tinggi.
MAYORITAS penduduk Indonesia saat ini berada pada kelompok usia produktif. Hingga Semester II Tahun 2025, sebanyak 199.026.595 jiwa berada di rentang usia 15 hingga 64 tahun.
DKB merupakan hasil proses pembersihan dan sinkronisasi ketat untuk menghapus data ganda atau anomali.
Persentase perekaman KTP-el telah mencapai 97,47 persen, yakni 206.467.957 jiwa dari total wajib KTP sebsar 211.826.747 jiwa.
Gubernur DKI Pramono Anung sebut tarif Transjabodetabek Blok M-Soetta Rp3.500 hanya promo 3 bulan. Simak rencana kenaikan tarif jadi Rp15.000 di sini.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengklaim telah mengikuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup untuk menghentikan salah satu area open dumping setelah TPST Bantargebang, Jawa Barat
Gubernur DKI Pramono Anung hentikan operasional Zona 4A TPST Bantargebang usai longsor. Simak langkah mitigasi dan pengalihan sampah Jakarta terbaru.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menggelar acara bertajuk Betawi Night dalam rangka menyambut kunjungan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ke Jakarta.
IRAN dilaporkan menutup Selat Hormuz, jalur vital pasokan minyak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dampak Selat Hormuz ditutup terhadap warga DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan program beasiswa luar negeri untuk peserta didik Jakarta menyerupai skema Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved