HINGGA saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih melakukan penjaringan nama penjabat (Pj) pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang akan berakhir masa jabatannya pada Oktober 2022.
Kemendagri tengah menerima usulan, saran dan masukan terkait sosok Aparatur Sipil Negara (ASN) eselon 1 tingkat pimpiman tinggi madya, yang bisa menggantikan Anies.
"Masih menerima usulan, saran dan masukan mengenai Pj yang berasal dari pimpinan tinggi madya dari kementerian atau lembaga. Termasuk juga memperhatikan aspirasi dari daerah," ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan, Sabtu (14/5).
Baca juga: PAN: Pj Gubernur DKI Harus Mampu Lanjutkan Program Anies
Selain DKI Jakarta, proses yang sama juga dilakukan untuk penentuan Pj Gubernur DI Aceh. Benny berharap usulan dan masukan dari banyak pihak bisa membantu melahirkan Pj kepala daerah yang tepat. Setidaknya sampai terpilihnya kepala daerah definitif dalam pilkada serentak 2024.
"Diharapkan akan didapat Pj kepala daerah yang tepat, untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan. Serta, meningkatkan kualitas layanan publik, dengan pertimbangan yang juga memperhatikan pemetaan kondisi daerah," jelas Benny.
Baca juga: Pj Kepala Daerah Diizinkan Rotasi ASN
Untuk mengisi kekosongan kepala daerah, pemerintah pusat diberi kewenangan untuk menunjuk penjabat. Penjabat gubernur adalah pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I. Adapun penjabat bupati/wali kota adalah pejabat pimpinan tinggi Pratama atau setara eselon II.
Nama yang ramai disebut akan menjadi pengganti Anies adalah Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono. Nama terakhir bukan orang baru di dunia birokrasi. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI, hingga menjadi Wali Kota Jakarta Utara.(OL-11)
