Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, meminta agar interpelasi Formula E tak perlu digulirkan kembali. Namun, ia menghormati hak fraksi lain yakni PDIP dan PSI yang hendak kembali melanjutkan hak interpelasi tersebut yang rencananya digulirkan usai lebaran.
"Kita tetap pada pegangan pendirian kita semula tidak akan ikutan. Kalau ada yang mau seperti itu kan hak politik, kita tidak boleh juga ganggu. Kita apresiasi aja tapi kita tidak ikutan. Silakan jalan," jelasnya saat dihubungi, Kamis (21/4).
Menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad yang meminta agar penolakan para fraksi yang menolak interpelasi bisa dilakukan dalam forum rapat paripurna, Syarif menegaskan tidak bisa menuruti hal tersebut. Menurut dia, penolakan tidak hanya bisa ditunjukkan melalui hadir dalam forum rapat resmi.
"Karena ketidakhadiran itu juga sebuah penolakan. Juga ada aspek psikologis politiknya. Justru saya mau mengajak kepada pengusul. Tadi kan ngajak ya ke pihak penolak, saya ajak lagi sudahlah cukup. Drama ini berakhirlah sudah," tukasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri Baco, mengatakan pihaknya masih tetap menolak hak interpelasi Formula E digulirkan lagi setelah lebaran.
Menurut dia, warga Jakarta masih memerlukan peran dan fungsi DPRD dalam bidang yang lain.
Baca juga : 3,3 Juta Warga Jakarta sudah Vaksin Booster
"Golkar menolak interpelasi, masih banyak hal lain yang dewan harus pikirkan untuk kepentingan rakyat Jakarta dari pada interpelasi," kata Basri.
Hal-hal yang masih harus dipikirkan antara lain soal pemulihan ekonomi pascapandemi. Terlebih saat ini harga-harga barang pokok tengah naik dan membebani masyarakat. DPRD seharusnya lebih mementingkan rakyat dibandingkan ego politik
"Mending pikirin agar harga minyak dan harga daging tidak naik. Itu lebih berguna buat rakyat Jakarta dari pada interpelasi yang juga terlalu politis," tegasnya.
Sebelumnya, Fraksi PSI dan Fraksi PDIP berencana melanjutkan kembali rapat paripurna hak interpelasi Formula E. Rapat itu sebelumnya sudah berjalan pada September 2021 lalu namun diskors karena jumlah anggota yang hadir tak memenuhi kuorum.
Fraksi PSI meminta agar melalui interpelasi, Pemprov DKI Jakarta dapat menunjukkan transparansi anggaran pembayaran commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar yang dilakukan pada 2019 lalu. (OL-7)
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
PKS tidak terjebak dalam logika biner antara pilkada langsung atau tidak langsung, melainkan mendorong adanya evaluasi yang berbasis data.
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved