Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra, Syarif, meminta agar interpelasi Formula E tak perlu digulirkan kembali. Namun, ia menghormati hak fraksi lain yakni PDIP dan PSI yang hendak kembali melanjutkan hak interpelasi tersebut yang rencananya digulirkan usai lebaran.
"Kita tetap pada pegangan pendirian kita semula tidak akan ikutan. Kalau ada yang mau seperti itu kan hak politik, kita tidak boleh juga ganggu. Kita apresiasi aja tapi kita tidak ikutan. Silakan jalan," jelasnya saat dihubungi, Kamis (21/4).
Menanggapi pernyataan Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad yang meminta agar penolakan para fraksi yang menolak interpelasi bisa dilakukan dalam forum rapat paripurna, Syarif menegaskan tidak bisa menuruti hal tersebut. Menurut dia, penolakan tidak hanya bisa ditunjukkan melalui hadir dalam forum rapat resmi.
"Karena ketidakhadiran itu juga sebuah penolakan. Juga ada aspek psikologis politiknya. Justru saya mau mengajak kepada pengusul. Tadi kan ngajak ya ke pihak penolak, saya ajak lagi sudahlah cukup. Drama ini berakhirlah sudah," tukasnya.
Dalam kesempatan terpisah, Ketua Fraksi Partai Golkar, Basri Baco, mengatakan pihaknya masih tetap menolak hak interpelasi Formula E digulirkan lagi setelah lebaran.
Menurut dia, warga Jakarta masih memerlukan peran dan fungsi DPRD dalam bidang yang lain.
Baca juga : 3,3 Juta Warga Jakarta sudah Vaksin Booster
"Golkar menolak interpelasi, masih banyak hal lain yang dewan harus pikirkan untuk kepentingan rakyat Jakarta dari pada interpelasi," kata Basri.
Hal-hal yang masih harus dipikirkan antara lain soal pemulihan ekonomi pascapandemi. Terlebih saat ini harga-harga barang pokok tengah naik dan membebani masyarakat. DPRD seharusnya lebih mementingkan rakyat dibandingkan ego politik
"Mending pikirin agar harga minyak dan harga daging tidak naik. Itu lebih berguna buat rakyat Jakarta dari pada interpelasi yang juga terlalu politis," tegasnya.
Sebelumnya, Fraksi PSI dan Fraksi PDIP berencana melanjutkan kembali rapat paripurna hak interpelasi Formula E. Rapat itu sebelumnya sudah berjalan pada September 2021 lalu namun diskors karena jumlah anggota yang hadir tak memenuhi kuorum.
Fraksi PSI meminta agar melalui interpelasi, Pemprov DKI Jakarta dapat menunjukkan transparansi anggaran pembayaran commitment fee Formula E sebesar Rp560 miliar yang dilakukan pada 2019 lalu. (OL-7)
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved