Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza berharap hak interpelasi Formula E tidak sampai bergulir kembali di DPRD DKI Jakarta. Ia tetap menghormati hak dan kewajiban anggota DPRD DKI dalam menjalankan tugasnya melakukan fungsi pengawasan anggaran.
Kendati demikian, ia berharap persoalan transparansi anggaran yang diminta oleh dua fraksi yakni PDIP dan PSI untuk bisa dijelaskan melalui interpelasi bisa dijelaskan melalui jalan lain yakni musyawarah.
"Tapi kami ingin hak-hak tersebut sejauh dapat kita bisa musyawarahkan, kita diskusikan dan selesaikan bersama. Tidak mesti hak-hak yang ada di anggota dewan itu semuanya digunakan," kata Riza di Gedung DPRD DKI, Rabu (20/4).
Politikus Partai Gerindra menambahkan, hak interpelasi merupakan salah satu dari tiga hak yang dimiliki anggota dewan dan diatur dalam undang-undang. Tetapi dalam mengawasi kinerja eksekutif, dialog bisa dikedepankan.
"Namun kami berharap semua permasalahan di kota Jakarta apapun itu dapat kita selesaikan antara Pemprov DKI dengan DPRD DKI serta melibatkan masyarakat untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ada di Jakarta dan bersama-sama juga kita bersinergi dan berkolaborasi membangun kota Jakarta," tukasnya.
Baca juga: Meski Pengaspalan Sirkuit Selesai, Interpelasi Formula E Tetap Berlanjut
Sebelumnya, rapat paripurna hak interpelasi Formula E yang terselenggara pada September 2021 lalu diskors karena jumlah anggota yang hadir tak memenuhi kuorum. Hal ini disebabkan ada tujuh fraksi yang menentang hak interpelasi bergulir dan banyak anggotanya yang tidak hadir dalam rapat tersebut.
Saat ini, dua fraksi yang mengusulkan hak interpelasi Formula E yakni PDIP dan PSI pun kembali ingin melanjutkan rapat paripurna tersebut. Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad menegaskan mereka tak bermaksud menjegal ajang internasional tersebut namun hanya menuntut transparansi anggaran pembayaran dana commitment fee sebesar Rp560 miliar yang dibayarkan oleh Pemprov DKI kepada Formula E Operation (FEO) sebagai tanda jadi ditetapkannya Jakarta sebagai tuan rumah Formula E untuk tiga musim balapan. (OL-5)
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved