Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
FRAKSI Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta tetap menolak rencana interpelasi Formula E yang baru-baru ini diwacanakan kembali. Wacana ini sempat disampaikan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani mengutarakan hak interpelasi tidak perlu untuk dilaksanakan. Dengan alasan ajang balap mobil tersebut sudah sering dibahas dan dijelaskan dalam rapat kerja komisi.
“Kalau berkaitan tentang masalah Formula E saya kira tidak perlu dilakukan interpelasi karena permasalahan tentang Formula E itu sudah sangat jelas yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta,” katanya saat dikonfirmasi, Senin (11/4).
“Dalam rapat-rapat di Komisi sudah diberikan penjelasan, tidak perlu lagi dilakukan interpelasi,” jelasnya.
Menurutnya, saat ini sudah seharunya Pemprov DKI dan DPRD DKI memfokuskan diri untuk melaksanakan tugas penting lainnya. Agar visi dan misi dari Gubernur DKI Jakarta dan Wagub DKI Jakarta bisa tercapai untuk kepentingan warga.
Baca juga: Transportasi Beroperasi 100%, Volume Lalin di Jakarta Naik 5,5%
“Apalagi sekarang harga kebutuhan pokok naik, bagaimana kita bantu pak Gubernur karena eksekutif dan legislatif ini kan pekerjaan daerah untuk bisa memberikan perhatian warga Jakarta,” sambungnya.
Sebelumnya, Prasetio berencana kembali melayangkan hak interpelasi terkait Formula E kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Rencana hak interpelasi Formula E kembali dikemukakan menjelang dua bulan gelaran ajang balap mobil listrik itu pada 4 Juni 2022 mendatang.
"Saya akan kembali menjalankan fungsi pengawasan saya dalam penyelenggaraan balap mobil listrik," kata Ketua DPRD DKI Jakarta melalui akun instagram pribadinya @prasetyoedimarsudi di Jakarta, Jumat (8/4). (OL-4)
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Sehingga dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kualitas hidup masyarakat DKI Jakarta.
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved