Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
BESTARI Barus dan Yuke Yurike, dua anggota DPRD DKI Jakarta, dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka akan diperiksa dalam kasus dugaan suap pembahasan rancangan peraturan daerah soal reklamasi Teluk Jakarta.
"Mereka akan diperiksa sebagai saksi untuk Tersangka AWJ (Ariesman Widjaja)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (16/5).
Bestari diketahui sempat diperiksa pada 25 April lalu. Sedangkan Yuke yang merupakan anggota Balegda DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan baru pertama kali menghadap penyidik KPK hari ini.
Bersama keduanya, KPK memanggil beberapa saksi lain. Mereka adalah H. Zainuddin, Karyawan PT Agung Sedayu Group Syaiful Zuhri alias Pupung, dan Kepala Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Darjamuni. "Mereka juga diperiksa untuk tersangka AWJ," papar dia.
Yuyuk belum mau banyak bicara soal materi pemeriksaan terhadap para saksi ini. Dia hanya menjelaskan, seseorang diperiksa pasti karena keterangannya dibutuhkan penyidik.(X-11)
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
Pemerintah juga meminta KPK memberikan dukungan untuk menyelesaikan proyek bangunan di Meikarta
Berdasarkan catatan KPK, Endin Samsudin sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 09.03 WIB.
KETUA Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons kasus Bupati Pati Sudewo yang menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Budi mengatakan, kasus Meikarta yang diusut KPK sudah jelas, tanpa adanya penyitaan aset. KPK mendukung pemerintah menjadikan hunian di sana menjadi rusun.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved