Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
DUGAAN oknum anggota Polres Metro Jakarta Utara wilayah hukum Polda Metro Jaya yang dilaporkan ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang tidak profesional dalam penyidikan kasus dengan semangat presisi ternyata diatensi.
Rumit Sitompul pengacara korban bernama Robie melaporkan oknum anggota Polrestro Jakut yang tidak profesional dalam menangani kasus penipuan Gadget yang mencatut nama Bea Cukai (BC) sebesar Rp 7 miliar.
"Kami menduga oknum perwira penyidik tersebut diduga mengganjal dan menghambat kasus ini lanjut hingga pengadilan, setelah kita angkat ke media baru SP2HP kalau kita surati dan diberi enggak diberi. Apakah seharusnya seperti ini semangat presisi Kapolri, kalau kita teriak-teriak baru bergerak mereka,” ujar Ruhut, Rabu (8/12).
Ruhut menegaskan, oknum-oknum tersebut seakan tidak patuh akan perintah Kapolri, di mana profesionalitas adalah program utama Kapolri. Sehingga marwah visi Presisi yang didengungkan Kapolri menjadi tidak berarti.
“profesional dalam visi Kapolri yakni Presisi serasa tidak ada di jajaran Polres Metro Jakarta Utara yang notabene wilayah hukum Polda Metro Jaya. Apalagi tingkat kepercayaan publik terhadap Polri makin membaik,” demikian Ruhut.
Ketidak profesionalan yang dilakukan oknum tersebut, kata Ruhut, tidak dilakukannya upaya paksa penangkapan serta penahanan terhadap ayah Depemta Tjongianto yang sudah menjadi terpidana kasus ini, yakni Tarsisius Tjogianto. Sehingga tersangka masih bebas berkeliaran.
Kemudian, SP2HP yang dikeluarkan penyidik ke pelapor pun agak diperlambat padahal kemajuan kasus cukup cepat. Pelapor hanya diberikan dua surat SP2HP dalam setahun.
Lalu, oknum tersebut diduga mengabaikan petunjuk jaksa dalam pengembalian berkas perkara, seperti bukti transaksi dari PPATK dan keterangan lainnya seperti putusan pengadilan.
Sebab, sambung Ruhut, Tarsisius diduga turut terlibat bersama terpidana Depemta Tjongianto dalam kasus penipuan ini dengan mencatut nama instansi bea dan cukai.
"Ini kan jelas prosedur hukumnya, ada apa Polres Jakarta Utara . Nama-nama yang diduga terlibat jelas dalam putusan hakim PN Jakarta Utara, mengapa tersangka Tarsisius belum juga ditangkap dalam setahun terakhir? Apakah disengaja atau diduga dilindungi oknum tertentu? Ini harus dijawab oleh Propam Mabes Polri,” tutup Ruhut.
Ruhut menuturkan, kasus ini berawal ketika korban berkenalan dengan Depemta Tjogianto yang kekinian tengah berstatus sebagai terdakwa dalam kasus ini. Ketika itu Depemta menawarkan korban sebuah gadget dengan harga murah.
Selanjutnya, korban yang merasa tergiur atas tawaran terdakwa memesan ratusan gadget. Namun, gawai yang ditawarkan oleh terdakwa kepada korban nyatanya tidak dengan apa yang dijanjikan. (OL-13)
Baca Juga: Ini Kronologi Polisi Dikeroyok saat Bubarkan Balapan Liar
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Pengamat kepolisian Bambang Rukminto menyoroti kasus Bripda Muhammad Rio, mantan personel Satuan Brimob Polda Aceh, yang diketahui bergabung dengan pasukan tentara bayaran di Rusia
Desersi adalah tindakan meninggalkan tugas atau dinas tanpa izin pimpinan dalam jangka waktu tertentu dengan maksud untuk tidak kembali lagi.
WACANA penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian kembali mencuat ke ruang publik.
Pengamat Sebut Polri Perlu Fokus pada Penguatan Reformasi Internal
Menurut Sigit, di Aceh Tamiang sendiri ada 38 sekolah yang dilakukan pembersihan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta anggota Polri tidak baper dan merespons cepat aduan masyarakat agar stigma no viral no justice tidak berulang.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permohonan maaf karena kinerja Polri dinilai masih jauh dari kesempurnaan dalam Rilis Akhir Tahun 2025.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Markas Besar Polri tidak memberikan izin penyelenggaraan pesta kembang api pada malam pergantian Tahun Baru 2026.
Menurutnya, pengabdian Banser tidak hanya berhenti pada aspek keamanan, tetapi juga kemanusiaan, solidaritas sosial, dan pelayanan publik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved