Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Razman Nasution menyatakan bahwa aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen, Kamis (25/11), merupakan aksi damai. Sementara insiden pengeroyokan terhadap salah satu polisi dari Direktorat Lalu Lintas terjadi secara spontanitas.
"Kami tidak punya maksud untuk mengganggu kepolisian. Itu pasti spontanitas dan mungkin di luar yang sudah direncanakan," papar Razman, Kamis (25/11). Jika aksi pengeroyokan itu dlakukan secara personal, kata Razman, berarti menjadi tanggung jawab sendiri.
Namun, Razman mengaku bahwa pihaknya tidak serta merta melepas tanggung jawab. Pihaknya akan memberikan pendampingan hukum sampai ke pengadilan.
Hanya, Razman ingin memastikan terlebuh dahulu terkait anggotanya yang ditangkap benar-benar kader ormas PP atau oknum lain. "Sebentar dulu, punya KTA kan belum tentu asli. Ada barcode-nya. Jadi kami akan lihat, tetapi apapun namanya kalau itu terjadi kekerasan kami tidak menyepakati kekerasan itu dan kami setuju dilakukan proses hukum," ucap Razman.
Razman juga meminta maaf terkait pengeroyokan terhadap seorang perwira polisi di depan gedung parlemen, Senayan, Jakarta. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) untuk membahas kejadian penyerangan terhadap polisi.
"Sudah komunikasi dengan Pak Kapolda dan Pak Kapolda sudah kirim video. Kita punya video, nanti kita bersama-sama. Apakah sembilan orang ini dianggap pelaku ini memang kader PP? Silakan proses hukum. Kami sudah preskon, sudah sampaikan permohonan maaf," papar Razman.
Sebelumnya, oknum organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) melakukan pengeroyokan kepada Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komsaris Besar Dermawan Karosekali di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Kamis (25/11). Akibat penyerangan itu, Karosekali mengalami luka serius di bagian kepala dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Polri.
Baca juga: Polisi Gagalkan Tawuran Pelajar untuk Meriahkan Hari Guru Di Depok
Sejauh ini, aparat kepolisian menahan dan menjadikan tersangka 15 anggota ormas PP terkait kepemilikan senjata tajam. Pihak kepolisian juga menyita senjata tajam dari mereka yang ditangkap. Koordinator aksi demonstrasi juga akan dimintai pertanggungjawaban atas aksi beberapa anggota PP. (OL-14)
Sarah Nuraini Siregar dari BRIN menyoroti penggunaan istilah "oknum" untuk anggota polisi, menegaskan tindakan individu mencerminkan institusi.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Alfian Nurrizal menyatakan pelaku penganiayaan karyawan SPBU di Cipinang, Jakarta Timur, positif sabu dan ganja usai tes urine.
Transparansi digital melalui media sosial membuat kasus-kasus tersebut kini lebih mudah terungkap ke permukaan.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Kapolri menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik Korps Brimob Polri.
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
PENGAMAT Transportasi Darmaningtyas mengatakan parkir liar di Jakarta akan menjadi sumber pemasukan bagi organisasi masyarakat (ormas) alih-alih menambah kas daerah.
Pemprov DKI tegas melarang sweeping rumah makan oleh ormas selama Ramadhan. Gubernur Pramono Anung ingin Jakarta tetap damai dan harmonis.
Meski telah memiliki kekuatan hukum tetap, pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan tersebut hingga kini masih terganjal kendala pengamanan di lapangan.
ANGGOTA Kelompok Keahlian Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB menegaskan pengelolaan pertambangan oleh ormas keagamaan harus diawasi ketat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdullah, mengecam keras aksi pembongkaran rumah dan pengusiran terhadap Nenek Elina di Surabaya, Jawa Timur.
Kemendagri menegaskan langkah penegakan hukum oleh Polda Riau terhadap ketua ormas di Riau telah dilakukan secara terukur dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved