Kamis 28 Oktober 2021, 15:52 WIB

Soal Ganti Rugi Rusunami Petamburan, DKI Klaim Ikuti Putusan Pengadilan 

Yakub Pryatama Wijayaatmaja | Megapolitan
Soal Ganti Rugi Rusunami Petamburan, DKI Klaim Ikuti Putusan Pengadilan 

Antara
Potret aktivitas warga yang tinggal di Rusunami Petamburan, Jakarta.

 

PEMPROV DKI Jakarta menyatakan selalu mematuhi dan menjalankan putusan pengadilan. Hal itu menanggapi tuntutan ganti rugi warga Rusunami Petamburan, yang mengadukan Pemprov DKI ke Ombudsman.

“Tidak benar jika Pemprov DKI tidak serius menjalankan putusan pengadilan. Pemprov DKI mempunyai komitmen untuk segera membayarkan ganti rugi kepada warga,” jelas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Sarjoko, Kamis (28/10).

Lebih lanjut, pihaknya menegaskan bahwa persoalan yang terjadi di Rusunami Petamburan bukan terkait ganti rugi atas tanah, yang menjadi lokasi pembangunan rusun. Namun, perkara utama menyangkut ganti rugi atau kompensasi biaya sewa rumah ketika rusunami dibangun.

Baca juga: Korban Penggusuran Rusunami Petamburan Adukan Anies ke Ombudsman

“Awalnya, kepada warga diberikan biaya kontrak rumah selama 1 tahun. Ternyata, pembangunan berlangsung selama 5 tahun, yang diakibatkan kondisi keuangan Pemprov DKI saat krisis moneter pada 1998,” imbuh Sarjoko.

Kemudian, permasalahan tersebut digugat secara class action ke pengadilan. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 700/PK/PDT/2014 tanggal 19 Mei 2015, Pemprov DKI dihukum untuk membayar ganti rugi.

Putusan pengadilan menyatakan bahwa Gubernur DKI, Wali Kota Jakarta Pusat dan Kepala Dinas Perumahan DKI harus membayar ganti rugi kepada 473 warga sebesar Rp4,73 miliar.

Baca juga: Buruh Protes Soal UMP, Wagub DKI: Pengusaha Juga Kesulitan Saat Pandemi

“Bukti keseriusan kami menjalani putusan pengadilan, langsung menganggarkan dana ganti rugi pada 2015 dalam APBD Dinas Perumahan. Namun, anggaran ini tidak dapat direalisasikan, karena warga yang menjadi penggugat ssebagian besar sudah tidak bertempat tinggal di sana,” paparnya.

Pada 2019, lanjut dia, DPRKP DKI mengadakan pendataan pemilik Rusunami Petamburan dan sosialisasi pemberian ganti rugi sesuai putusan Mahkamah Agung. “Tetapi, dari pendataan dan sosialisasi, ditemukan fakta bahwa sebagian besar warga yang menggugat sudah tidak bertempat tinggal di sana. Bahkan, ada yang menjual unitnya kepada orang lain," sambung dia.

Akibatnya, Pemprov DKI mengalami kesulitan untuk melakukan verifikasi terhadap warga penerima ganti rugi. Padahal, verifikasi diperlukan untuk menjamin pemberian ganti rugi sesuai ketentuan, berikut mencegah pemberian ganti rugi kepada orang yang tidak berhak.(OL-11)
 

 

Baca Juga

ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

Terus Berkurang, Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet Tersisa 147 Orang

👤 Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 05 Desember 2021, 13:32 WIB
Sempat melonjak naik, jumlah pasien di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran terus...
ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

Tidak Libur Nataru, Sekolah DKI Diminta Isi Pembinaan Daring

👤Hilda Julaika 🕔Minggu 05 Desember 2021, 12:32 WIB
“Anak-anak di DKI selama setelah penilaian akhir semester pada 20 Desember sampai 2 Januari diisi kegiatan pertumbuhan karakter atau...
ANTARA/Dhemas Reviyanto

Pembagian Rapor Sekolah di Jakarta Ditunda ke Januari 2022

👤 Hilda Julaika 🕔Minggu 05 Desember 2021, 12:27 WIB
“Anak-anak di DKI selama setelah penilaian akhir semester pada 20 Desember sampai 2 Januari diisi kegiatan pertumbuhan karakter atau...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya