Anies Didesak Tinjau Ulang Asesmen Persiapan PTM via Platform

PEMPROV DKI Jakarta berencana akan memulai pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di 1.500 sekolah se-Jakarta pada 27 September 2021. Hal itu didorong dari hasil asesmen yang menunjukan bahwa positivity rate sudah di bawah 5% dan vaksinasi anak usia 12-17 tahun mencapai lebih dari 80%, serta vaksinasi guru yang hampir tuntas.

"Vaksinasi pelajar 12-17 tahun di DKI Jakarta sudah di atas 85%, termasuk guru, ini data awal September. Di sisi lain positivity rate harian Jakarta juga sudah di bawah 5%. Relatif aman menurut rekomendasi WHO," ungkap Sekretaris P2G Provinsi DKI Jakarta, Abdul Rahman dalam keterangan resmi, Senin (20/9).

Abdul mengapresiasi capaian Pemprov DKI yang jauh diatas rata-rata nasional. Namun, dia tetap meminta agar Anies Baswedan selaku Gurbernur DKI tidak terburu-buru membuka PTM 1.500 sekolah secara serentak.

Menurutnya, perlu diperiksa persiapan sekolah sesuai SKB 4 Menteri dan dilakukan verifikasi faktual, barulah diberi izin. Saat ini, justru Pemprov DKI memutuskan pelaksanaan PTM berdasarkan asesmen dilakukan pihak ke-3 alias salah satu platform digital.

"Sungguh terlalu, di masa pandemi sekarang, ekosistem sekolah masih dibayangi ancaman covid-19. Rencana Dinas Pendidikan membuka sekolah bukan melalui asesmen kesiapan sekolah tapi melalui verifikasi faktual yang objektif ke sekolah. Ini malah menyerahkan asesmen kepada perusahaan platform pembelajaran digital yang jelas saja orientasinya bisnis," kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri.

Banyak hal yang menjadi kekhawatiran P2G terkait asesmen sebagai persiapan PTM 1.500. Menurutnya, persiapan yang benar adalah verifikasi ke lapangan bukan sekadar asesmen yang sebatas penilain akademik. Apalagi dengan menunjuk salah satu platform digital yang terkesan komersialisasi.

P2G pun mendesak, Gubernur DKI Jakarta menghentikan model asesmen PTM yang merugikan guru, anak, dan orang tua. Akan ada 1.500 sekolah di DKI Jakarta dibuka dengan metode asesmen yang tak relevan seperti ini.

Sebab Pemprov tidak menilai langsung ke sekolah secara faktual dan objektif, seperti bagaimana kesiapan infrastruktur sarana prasarana sekolah, pemenuhan Daftar Periksa, kurikulum, SOP sekolah, data warga sekolah yang komorbid, dan kesiapan orang tua atau siswa.(OL-13)

Baca Juga: Kemendikbudristek: Pelaksanaan PTM Terbatas Tidak Dipaksakan