P2G Nilai PJJ Bukan Solusi Efisiensi Energi, Soroti Risiko Turunnya Kualitas Pembelajaran

KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan. 

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menegaskan, kebijakan PJJ sejak awal bukan pilihan bijak untuk merespons isu efisiensi energi. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, upaya efisiensi energi seharusnya tidak menyasar sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan. 

“Pilihan PJJ sebagai strategi efisiensi energi itu kurang tepat dan kurang bijak. Masih banyak opsi lain tanpa harus menyentuh sektor pendidikan,” ujar Satriwan saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (25/3).

Baca juga : Pembelajaran Tatap Muka Harus Berkualitas dan Bermakna

Ia menyoroti momentum pelaksanaan tes kemampuan akademik (TKA) yang akan dihadapi siswa dalam waktu dekat, khususnya bagi siswa kelas 6 SD dan kelas 7 SMP. Dalam kondisi tersebut, pembelajaran tatap muka dinilai jauh lebih efektif untuk menunjang kesiapan siswa.

“Anak-anak sedang mempersiapkan diri menghadapi tes kemampuan akademik, terutama yang akan menempuh jalur prestasi dalam PPDB atau SPMB. Kalau dilakukan secara daring, baik proses belajar maupun tesnya, kami khawatir hasilnya tidak optimal,” jelasnya.

Selain faktor kesiapan akademik, Satriwan juga mengingatkan dampak panjang PJJ pada masa pandemi covid-19 yang memicu fenomena learning loss. 

Baca juga : Curah Hujan Masih Tinggi, Pramono Perpanjang PJJ dan WFH hingga 1 Februari

Ia menyebut, pembelajaran daring selama lebih dari satu tahun kala itu tidak mampu menjaga kualitas pendidikan secara merata.

“Dampaknya masih kita rasakan sampai sekarang. Kemampuan dasar anak-anak, terutama di bidang literasi, numerasi, dan sains, mengalami penurunan,” ujarnya.

Merujuk pada hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang menunjukkan capaian siswa Indonesia mengalami penurunan signifikan, bahkan menjadi yang terendah sepanjang keikutsertaan Indonesia.

Menurutnya, kondisi tersebut tidak lepas dari praktik PJJ yang belum mampu menghadirkan pembelajaran berkualitas. Karena itu, ia menilai kebijakan serupa tidak seharusnya diulang tanpa kesiapan sistem yang matang.

“PJJ saat pandemi tidak mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Justru berdampak negatif terhadap kemampuan dasar siswa,” tegasnya.

Di sisi lain, Satriwan menilai tantangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) saat ini semakin berat. Pemerintah dituntut tidak hanya memulihkan dampak learning loss, tetapi juga meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

“Agenda besar Kemdikdasmen sekarang adalah meningkatkan literasi, numerasi, dan sains, sekaligus mengembangkan pembelajaran yang lebih relevan, termasuk coding dan kecerdasan artifisial,” katanya. (H-3)