Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri mengatakan bahwa keputusan pemerintah tetap memberlakukan sekolah atau pembelajaran tatap muka sudah tepat. Namun kegiatan belajar dan mengajar tatap muka tersebut harus tetap berkualitas dan lebih bermakna.
"Jadi PR kita masih sangat banyak. Kualitas belajar ini juga indikatornya bukan hanya perubahan tatap muka saja, tetapi diperlukan juga pembelajaran tatap muka yang bermakna, meaningful atau joyful yang membuat anak tertarik untuk terus belajar," kata Iman saat dihubungi, Rabu (25/3).
Ia meminta pemerintah harus tetap bekerja keras untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan hanya menambah fasilitas pendidikan seperti revitalisasi sekolah.
"Kualitas pembelajaran juga harus tetap ditingkatkan yang salah satu indikatornya adalah peran guru yaitu kompetensi dan kesejahteraannya," ujar Iman.
"Saya kira itu tidak bisa dilepaskan. Sembari kita juga mungkin berharap situasi global akan lebih baik dan tidak ada lagi upaya-upaya untuk mengurangi anggaran ataupun kualitas belajar serta pendidikan kita," sambungnya.
Iman juga menyebut bahwa keputusan untuk tetap menerapkan sekolah tatap muka menandakan bahwa pemerintah sadar bahwa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. (H-3)
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus pengamat pendidikan dan sosial, Anwar Abbas, mengatakan bahwa proses belajar-mengajar memang sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk memperpanjang kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) kepada para siswa hingga 1 Februari 2026.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang imbauan pembelajaran jarak jauh (PJJ) serta kebijakan work from home (WFH) hingga 1 Februari 2026.
KETUA PP Muhammadiyah sekaligus pengamat pendidikan dan sosial, Anwar Abbas, mengatakan bahwa proses belajar-mengajar memang sebaiknya dilaksanakan secara tatap muka.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan rencana pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada April 2026 dinilai sebagai langkah tepat di tengah kekhawatiran penurunan kualitas pendidikan.
PENGAMAT dan praktisi pendidikan Indra Charismiadji menilai wacana pembelajaran jarak jauh atau PJJ maupun work from home atau WFH tak berkaitan dengan kualitas pendidikan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang imbauan pembelajaran jarak jauh (PJJ) serta kebijakan work from home (WFH) hingga 1 Februari 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved