Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KETUA Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mempertanyakan alat berat yang teronggok di dekat gedung KPK dan Kemang, Jakarta Selatan. Bahkan sejumlah alat berat itu terkesan didiamkan cukup lama, sekitar dua pekan.
Gembong mengaku, telah mendapat laporan soal keberadaan alat berat itu di sana dan tidak dimanfaatkan dengan baik.
“Ada kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang tidak efektif. Terbukti ada alat berat yang jogrok di depan kantor KPK sudah dua minggu lebih tidak beroperasi, demikian juga alat berat yang dijogrokin di daerah kemang, tepatnya di Komplek MSD,” kata Gembong pada Sabtu (21/8).
Gembong menyesalkan fenomena itu, karena bertolak belakang dengan rencana pemerintah yang ingin mengejar target pencapaian beberapa program prioritas, seperti banjir. Program prioritas itu patut dikejar, karena tak dimungkiri pandemi Covid-19 sempat mengganggu sejumlah program infrastruktur pemerintah.
“Hal ini menunjukkan bahwa SKPD (satuan perangkat kerja daerah) dimaksud belum mampu menerjemahkan percepatan yang diinstruksikan oleh Gubernur,” ujarnya.
Gembong khawatir, SKPD tersebut hanya mengejar penyerapan anggaran saja, tanpa memikirkan skala prioritas dari kegiatan tersebut. Karena itu, dia meminta kepada Gubernu DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau secara langsung dan menegur anak buahnya bila tak mampu menerjemahkan visi dan misi dari kepala daerah.
“Jadi, atau memang SKPD terkait hanya melakukan kegiatan rutin saja, tanpa ada skala prioritas kegiatan karena yang penting dapat menghabiskan anggaran,” pungkasnya. (OL-8)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengungkap alasan menunjuk juru bicara eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai komisaris di BUMD PT Jakpro.
MANTAN Gubernur Jakarta, Anies Baswedan menemui mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong di Rutan Cipinang pada Jumat (1/8).
MANTAN gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyoroti masih lemahnya meritokrasi, pengisian jabatan masih dilakukan berdasarkan kedekatan atau koneksi bukan kompetensi
Tom Lembong dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda Rp750 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.
Dia menuturkan Presiden Prabowo selama hampir sembilan bulan masa jabatannya telah hadir dalam sejumlah forum penting internasional.
Anies Baswedan, eks Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno serta dua eks pimpinan KPK Laode M Syarif dan Saut Situmorang, Refly Harun hadir di sidang pleidoi Tom Lembong
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved