Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mempertanyakan alat berat yang teronggok di dekat gedung KPK dan Kemang, Jakarta Selatan. Bahkan sejumlah alat berat itu terkesan didiamkan cukup lama, sekitar dua pekan.
Gembong mengaku, telah mendapat laporan soal keberadaan alat berat itu di sana dan tidak dimanfaatkan dengan baik.
“Ada kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta yang tidak efektif. Terbukti ada alat berat yang jogrok di depan kantor KPK sudah dua minggu lebih tidak beroperasi, demikian juga alat berat yang dijogrokin di daerah kemang, tepatnya di Komplek MSD,” kata Gembong pada Sabtu (21/8).
Gembong menyesalkan fenomena itu, karena bertolak belakang dengan rencana pemerintah yang ingin mengejar target pencapaian beberapa program prioritas, seperti banjir. Program prioritas itu patut dikejar, karena tak dimungkiri pandemi Covid-19 sempat mengganggu sejumlah program infrastruktur pemerintah.
“Hal ini menunjukkan bahwa SKPD (satuan perangkat kerja daerah) dimaksud belum mampu menerjemahkan percepatan yang diinstruksikan oleh Gubernur,” ujarnya.
Gembong khawatir, SKPD tersebut hanya mengejar penyerapan anggaran saja, tanpa memikirkan skala prioritas dari kegiatan tersebut. Karena itu, dia meminta kepada Gubernu DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau secara langsung dan menegur anak buahnya bila tak mampu menerjemahkan visi dan misi dari kepala daerah.
“Jadi, atau memang SKPD terkait hanya melakukan kegiatan rutin saja, tanpa ada skala prioritas kegiatan karena yang penting dapat menghabiskan anggaran,” pungkasnya. (OL-8)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved