Jumat 06 Agustus 2021, 18:24 WIB

"Lebih Bayar" Pemprov DKI Dikhawatirkan Jadi Modus Baru Korupsi

Selamat Saragih | Megapolitan
"Lebih Bayar" Pemprov DKI Dikhawatirkan Jadi Modus Baru Korupsi

MI/ANDRI WIDIYANTO
Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan

 

DALIH "lebih bayar" dalam pemanfaatan dana APBD DKI Jakarta Tahun Aggaran (TA) 2020 dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam belanja barang dikhawatirkan menjadi modus baru tindak pidana korupsi.

Sebenarnya, modus semacam ini sebelumnya sudah terjadi lebih dikenal "mark up" biaya belanja pengadaan barang. Hal ini masuk kategori tindak pidana korupsi dengan modus "mark up" belanja anggaran uang negara.

Sebagai informasi, baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menemukan sejumlah pemborosan anggaran berupa pembayaran lebih dilakukan Pemprov DKI Jakarta dalam hal proyek pengadaan alat rapid tes serta masker dengan nominal sekitar Rp7 miliar.

"Istilah kelebihan bayar menurutku perlu diubah menjadi potensi korupsi lewat modus mark up harga barang," ujar Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan, di Jakarta, Jumat (6/8).

"Solusinya tidak cukup hanya mengembalikan kelebihan dananya kemudian dianggap selesai tanpa lewat jalur hukum karena indikasi terjadi korupsi ada," lanjutnya.

Kejadian lebih bayar alias overpay oleh Pemprov DKI Jakarta memang bukan hanya saat ini saja terjadi.

Baca juga: Habis Ditegur Anies, Lurah Utan Panjang Hapus Syarat Vaksin untuk Bansos

Berdasarkan pemeriksaan atas laporan keuangan pada 2019, Pemprov DKI Jakarta juga diketahui pernah lebih bayar Rp 6,5 miliar pengadaan mobil pemadam kebakaran.

Kemudian hasil pemeriksaan pada TA 2020, Pemprov DKI Jakarta juga pernah lebih bayar subsidi public service obligation (PSO) ke PT Transjakarta pada 2018-2019 sebesar Rp415 miliar.

"Kelebihan bayar semacam ini bukan hanya sekali atau dua kali dilakukan Pemprov DKI. Karena kasus ini berulang setiap tahun dengan nominal yang luar biasa besar miliaran rupiah, saya rasa ada 'niat jahat' di balik kelebihan bayar ini semacam mark up anggaran," jelas Misbah.

"Ini menandakan ada potensi unsur kesengajaan yang dilakukan Pemprov DKI yang melibatkan vendor. Apalagi kejadian serupa pun sudah berulangkali," lanjutnya.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, Pemprov DKI akan memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait temuan BPK tentang pemborosan keuangan APBD DKI Jakarta.

"Kalau ada pemeriksaan temuan oleh BPK, tugas kami Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan pelayanan dan mengklarifikasi dan menjelaskan semua itu," kata Riza dalam streaming video, di Jakarta, Jumat (6/8).

Hanya saja, lanjut Riza, belum ada keterangan klarifikasi lebih lanjut dari pihak-pihak unit SKPD Pemprov DKI terkait proyek-proyek pengadaan barang dan jasa tersebut.

Saat ditanya kapan bisa diklarifikasi pihak-pihak SKPD unit terkait kasus pembayaran lebih anggaran untuk belanja pengadaan barang dan jasa Pemprov DKI kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menurut Riza, pihaknya belum bisa memastikan hari 'H'. (OL-4)

Baca Juga

ilustrasi

Aksi Buruh, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin Kawasan Patung Kuda Dan DPR

👤Mohamad Farhan Zhuhri 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 12:15 WIB
Massa terpecah menjadi dua lokasi yakni Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat dan Gedung...
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Ingat! Berwisata ke Ancol Masih Wajib Bermasker

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 12:15 WIB
Ancol saat ini masih mewajibkan pengunjung obyek wisata luar ruangan seperti pantai dan Dunia Fantasi untuk bermasker karena masih...
MI/Andri Widiyanto

HBKB Dimulai Besok, Wagub DKI Minta Masyarakat Jaga Ketertiban

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Sabtu 21 Mei 2022, 08:48 WIB
"Dimulai hari Minggu besok ya tanggal 22 Mei jam 6 sampai jam 10 pagi. Segala sesuatu akan disiapkan sebaik mungkin. Namun tetap...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya