Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PENYIDIK Kejaksaan Negeri Kota Depok, kembali memeriksa Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Raden Gandara Budiana (RGB).
RGB diperiksa terkait kasus dugaan penyelewengan dana untuk pengadaan sepatu dan pakaian dinas lapangan (PDL), di internal DPKP Kota Depok tahun 2017, 2018, 2019 sebesar Rp2 miliar.
Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Depok Herlangga Wisnu Murdianto menyebutkan, sudah ketiga kalinya RGB diperiksa penyidik kejaksaan. "Iya (diperiksa), kemarin dia hadir, datang ketiga kalinya," kata Herlangga, Selasa (22/6).
Dia menjelaskan, RGB diperiksa karena dia sebagai Pengendali Anggaran (PA) dan sebagai Kepala DPKP di organisasi perangkat daerah (OPD) DPKP.
"Yang bersangkutan diperiksa terkait pengelolaan dana APBD untuk belanja pengadaan sepatu dan PDL tahun 2017, 2018, 2019," kata dia.
Sejak kasus terkuak ke publik dua bulan silam atau tepatnya pada April 2021, ungkap Herlangga, RGB telah tiga kali bolak balik ke Kantor Kejaksaan Negeri Kota Depok untuk diperiksa.
"Pertama hari Selasa (15/6), kedua hari Kamis (17/6) dan ketiga hari Senin (21/6) dengan materi pemeriksaan yakni pendalaman perkara," ujarnya.
Selain RGB, katanya pihaknya juga memeriksa dua orang pegawai DPKP yakni Bambang Kurniawan dan Nadelia.
"Bambang dan Nadelia kita panggil untuk memberikan keterangan tentang apa yang diketahui dan dilihat terkait dugaan tindak pidana korupsi belanja sepatu dan PDL pada DPKP tahun anggaran 2017, 2018, 2019.
Herlangga menjelaskan, penyidik bekerja profesional dan sesuai prosedur tidak tebang pilih. Mereka yang berbuat akan ditelusuri perbuatannya melawan hukum atau tidak.
Kasus dugaan korupsi belanja sepatu dan PDL ini, dijelaskan Herlangga, masih dalam tahapan penyidikan umum. Dengan demikian, dirinya belum bisa menjelaskan substansi masalah lebih terperinci.
"Nanti kalau sudah jelas, kami akan sampaikan ke publik," pungkasnya (OL-13)
Baca Juga: Kota Depok Terapkan PPKM, Kegiatan Apa Saja yang Dibatasi
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved