Ada 239 ASN Pemprov DKI yang Enggan Naik Jabatan, Bakal Dibina

SEBANYAK 239 ASN DKI Jakarta yang mengabaikan instruksi Sekda DKI untuk mengikuti lelang jabatan terbuka yang dibuka pada April 2021 lalu diberikan sanksi pembinaan. Menurut Asisten Pemerintahan Setda DKI Jakarta Sigit Widjatmoko, pembinaan itu dilakukan oleh kepala SKPD masing-masing ASN.

"Mereka diberikan pembinaan melalui atasan di SKPD masing-masing," kata Sigit, Senin (24/5).

Sebelumnya, sebanyak 239 ASN yang memenuhi syarat untuk ikut lelang jabatan Eselon 2 justru tidak mendaftar untuk melanjutkan proses seleksi jabatan. Keseluruhan ASN itu juga tidak melaporkan kepada atasannya maupun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI alasan tidak melanjutkan ke proses lelang jabatan. Padahal mereka diinstruksikan melalui Instruksi Sekda DKI untuk mengikuti proses seleksi tersebut.

Akibatnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun marah besar. Ia mengumpulkan 239 ASN itu di lapangan Balai Kota DKI untuk diberikan teguran secara langsung pada 10 Mei 2021 lalu.

Baca juga: Lelang Jabatan Sepi Peminat, PSI : Anies Perlu Introspeksi

Ditemui terpisah Kepala BKD DKI Jakarta Maria Qibtiya berharap teguran itu dapat memberikan efek jera kepada para ASN tersebut.

"Ya mudah-mudahan dengan Pak Gubernur kemarin menegur secara langsung kemarin bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman. Karena itu termasuk mengabaikan instruksi kan," tukasnya di Balai Kota, Senin (24/5).

Sementara itu, pihaknya kini tengah mengisi kembali 'talent pool management' dengan lelang jabatan yang masih berlangsung sejak April lalu.

Lelang jabatan, selain untuk mendapatkan orang-orang terbaik untuk mengisi jabatan yang sedang kosong, juga bertujuan untuk mengetahui kemampuan ASN. ASN yang tidak terpilih, namanya dapat disimpan untuk menduduki posisi-posisi lainnya yang dinilai tepat apabila terdapat kekosongan di masa depan.

"Ini sedang kita kembangkan. Proses ini harus melalui lelang jabatan," terangnya.

Maria juga mengatakan lelang jabatan tersebut juga dilakukan setelah pihaknya melakukan pemetaan terhadap posisi-posisi yang kosong ataupun akan ditinggalkan oleh pengisinya karena masa pensiun. (OL-4)