Sarana Jaya Pastikan Pembangunan Rumah DP Rp0 Tetap Berjalan

PELAKSANA Tugas (plt) Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Indra Sukmono Harrys mengungkapkan memastikan agar program DP 0 Rupiah tetap berjalan sesuai target RPJMD 2017-2022. Rinciannya, untuk progres pembangunan hunian di Nuansa Pondok Kelapa 780 unit dan Nuansa Cilangkap sebanyak 866 unit di 2020 dengan total luas lahan 70 hektare.

Akan tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini terus melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi pembelian tanah di beberapa lokasi untuk Program DP 0 Rupiah Pemprov DKI oleh BUMD DKI Jakarta.

Dari sembilan objek pembelian tanah yang diduga di gelembungkan (markup), salah satunya adalah pembelian tanah seluas 41.921 meter persegi (m2) yang berada di kawasan Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun anggaran 2019

“Jadi insyallah untuk 2 menara itu 1.646 unit. Itu masing-masing satu tower,” katanya, Selasa (16/3).

Meski demikian, pihaknya tetap menjamin bahwa proses pengadaan lahan yang diperuntukkan untuk program hunian DP 0 Rupiah telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP). Termasuk, penggunaan anggaran untuk pengadaan lahan di Kawasan Munjul Pondok Ranggon Jakarta Timur dengan Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang bersumber dari APBD DKI 2018.

“Kami bermula dari surat penawaran dari pihak penjual itu kita lakukan peninjauan lokasi, kemudian kita melakukan pengecekan terhadap legalitas lahan itu sendiri dan kita lakukan kajian appraisal yang dilakukan pihak ketiga dalam hal ini KJPP dan apraisal itu kita lakukan negosiasi," ujarnya.

"Setelah disepakati harga kita melakukan penandatangan PPJB untuk dilakukan pembayaran dan seluruh kewajiban itu selesai kita lakukan penandatanganan akta jual beli,” sambungnya.

Karena itu, pihaknya akan terus mengevaluasi seluruh mekanisme kegiatan lelang yang melibatkan jajaran beserta para pihak ketiga yang terlibat dalam dugaan kasus maladministrasi pengadaan lahan Program DP 0 Rupiah. Di mana, dugaan tersebut kini tengah ditangani langsung oleh KPK.

“Ini sedang berproses di KPK. Jadi kami tidak ingin mendahului,” sambung Indra.

Sedangkan, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pembina BUMD (BPBUMD) Provinsi DKI Jakarta Riyadi mengaku bahwa pihaknya telah memiliki laporan audit penggunaan anggaran kegiatan yang dilakukan BUMD secara komprehensif. Termasuk, laporan perkara hukum yang dimiliki Perumda Sarana Jaya sebagai leading sector BUMD penyedia program hunian DP0 Rupiah.

“Jadi dalam laporan keuangan ada catatan atas laporan keuangan dan dalam catatan atas laporan keuangan kami mendeclare hubungan hukum yang ada di Sarana Jaya. Itu kejadian di 2019 itu sudah ada perkara, dan di 2020 nanti akan perkara hukum yang mungkin akan disampaikan,” tandas Riyadi. (Hld/OL-09)