Pemprov DKI Raih Penghargaan Penanganan Bencana Dari BNPB

BADAN Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan penghargaan bidang penanggulangan bencana tahun 2021 kepada Pemerintah Daerah, perorangan, perusahaan, organisasi, dan media massa pada Rabu (10/3).

Pemprov DKI Jakarta menerima penghargaan atas kategori Penyiapan Perencanaan Kesiapsiagaan dan Kajian Risiko Bencana, diwakili oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria. Penghargaan ini dapat diraih tidak terlepas dari kolaborasi lintas sektoral yang terjalin dengan baik di Jakarta.

"Semua petugas lintas Dinas, ASN, semua warga Provinsi DKI Jakarta berkontribusi besar untuk penghargaan ini. Semua berhak berfoto dengan penghargaan ini, kami hanya mewakili," kata Ariza setelah menerima penghargaan secara virtual, seperti dikutip dari Siaran Pers PPID Provinsi DKI Jakarta.

Ia menyatakan, penghargaan itu semakin memotivasi Pemprov DKI Jakarta untuk terus meningkatkan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat. Terutama dalam mengantisipasi dan menangani dampak bencana di Jakarta.

"Penghargaan ini bukan hanya untuk Pemprov DKI Jakarta, tetapi juga seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang telah bahu-membahu bersama kami menanggulangi bencana, khususnya pada masa pandemi covid-19 di Jakarta," imbuhnya.

Ariza menambahkan, penghargaan tersebut dapat diterima lantaran hasil kolaborasi yang baik, gotong-royong semua pihak, baik di lingkungan internal Pemprov DKI Jakarta maupun pihak eksternal.

"Juga TNI-Polri, Tagana, LSM, ormas-ormas, seluruh masyarakat. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kolaborasi dan kerja sama yang baik ini," ucapnya.

baca juga: Atasi Banjir Jakarta, Normalisasi Sungai akan Dilanjutkan

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo turut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh jajaran BNPB maupun masyarakat Indonesia atas penanganan krisis kali ini. Namun, Presiden Jokowi juga mengingatkan pentingnya manajemen tanggap bencana lantaran Indonesia masuk dalam negara rawan bencana di dunia.

"Saya ingin mengingatkan kita semua, Indonesia masuk 35 negara rawan bencana. Kita menduduki rangking tinggi negara rawan bencana," ungkapnya.

Untuk itu, ia berharap, semua pihak memperhatikan tata ruang dalam membuat grand design, tidak hanya sibuk membuat aturan, tapi yang juga penting adalah pelaksanaan di lapangan. Presiden menyatakan, kebijakan mengurangi risiko bencana harus terintegrasi.

"Apa yang di hulu, tengah, pinggir, tidak boleh ada ego sektoral, ego daerah. Manajemen tanggap darurat penting sekali dalam menangani bencana. Harus terus diperbaiki," pesannya. (OL-3)