Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
POLDA Metro Jaya telah memeriksa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi terkait kasus sengketa tanah di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat menyebut Rahmat diperiksa pada Senin (8/3) kemarin. Sebelumnya, Rahmat telah dipanggil pada Jumat (5/3) lalu, namun dia tidak bisa hadir.
"Sudah (diperiksa) sejak Senin sore sampai malam," ujar Tubagus saat dikonfirmasi, Selasa (9/3).
Tubagus menjelaskan Rahmat diperiksa sebagai saksi. Kedatangannya juga untuk memberikan klarifikasi terkait kasus sengketa tanah di Bekasi. "Dia sebagai saksi. Kita baru klarifikasi saja," imbuhnya.
Baca juga: Menteri ATR: Mafia Tanah Pakai Buzzer untuk Lawan Pemerintah
Akan tetapi, Tubagus enggan merinci kasus sengketa tanah yang menyeret nama Wali Kota Bekasi tersebut. Kepolisian dikatakannya masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan status kasus tersebut.
Sebelumnya, Rahmat Effendi dikabarkan terkait sengketa lahan DPD Partai Golkar Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yanil. Lahan itu sempat diiklankan dalam situs untuk dijual atau disewakan secara daring.
Baca juga: Wali Kota Bekasi Tepis Ultahnya di Puncak Langgar Prokes
"Disewakan atau dijual. Bangunan pinggir Jalan Raya Ahmad Yani Bekasi. Langka, jarang ada karena sudah penuh. Jalan sangat lebar. Selangkah ke pintu Tol Bekasi Barat. Dekat Bekasi Cyber Park, Metropolitan Mall, Apartemen Centre Point dan RS Mitra Keluarga. Pusat Kota Bekasi. Dekat Summarecon Bekasi. Disewakan Rp1 miliar per tahun atau dijual Rp46 miliar, nego," bunyi iklan tersebut.
Rahmat yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, sempat menjelaskan duduk perkara kantor tersebut hingga masuk ke situs jual beli daring. Dia mengklaim kantor itu sudah dibeli oleh Andi Salim, setelah adanya pemekaran kepengurusan DPD Golkar Bekasi.(OL-11)
Kegiatan ini diikuti oleh 120 penerima manfaat dan turut dihadiri oleh Plt Bupati Bekasi, dr. Asep Surya Atmaja yang juga berprofesi sebagai dokter.
LEMBAGA Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan siap melindungi keluarga korban perampokan dan pembunuhan di Jatibening, Kota Bekasi, Jawa Barat.
POLRES Metro Bekasi membongkar sebuah rumah kontrakan yang dijadikan gudang penyimpanan 187.570 butir obat keras ilegal golongan G di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Program itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai langkah strategis dalam upaya mengatasi persoalan sampah,
Polda Metro Jaya turun tangan dalam menangani kasus perampokan yang terjadi di Perumahan Prima Lingkar Asri, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (2/3).
Permintaan hunian kelas atas di kawasan Bekasi kian meningkat seiring ekspansi industri dan teknologi di wilayah penyangga Jakarta tersebut.
Bentrokan warga pecah di Adonara Timur, Flores Timur (6/3/2026). 3 warga luka tembak senjata rakitan & sejumlah rumah terbakar akibat sengketa lahan.
Mafia peradilan di PN Depok terbongkar lewat OTT KPK yang menyeret pimpinan pengadilan, terkait dugaan suap dan sengketa tanah PT Kraba Digdaya.
Ruwetnya persoalan pertanahan di Bali kembali mencuat seiring bergulirnya kasus dugaan kriminalisasi yang menjerat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
KONFLIK sengketa tanah antara Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga menduduki aset milik BMKG.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved