Rabu 24 Februari 2021, 10:49 WIB

PPKM Mikro diperpanjang, Ganjil Genap belum Diberlakukan di DKI

Hilda Julaika | Megapolitan
PPKM Mikro diperpanjang, Ganjil Genap belum Diberlakukan di DKI

ANTARA FOTO/ASPRILLA DWI ADHA
Kawasan penerapan sistem ganjil genap untuk kendaraan bermotor

 

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan hingga kini masih belum memberlakukan sistem Ganjil Genap. Kebijakan ini diterapkan seiring dengan penerapan kembali Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro sampai 8 Maret 2021.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan sistem ganjil genap ditiadakan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Peniadaan sementara sistem Ganjil Genap ini menjadi salah satu upaya memutus penyebaran covid-19, khususnya di transportasi umum.

"Sistem Ganjil Genap masih ditiadakan sementara waktu, perkembangan akan diinformasikan kembali," ujarnya, Rabu (24/2).

Syafrin menjelaskan aturan dalam berlalu lintas masih mengacu kepada Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 177 Tahun 2020 tentang Pengendalian Sektor Transportasi untuk Pencegahan Covid-19 Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

"SK tersebut mengatur pembatasan penumpang, jam operasional, dan mobilitas transportasi umum, kendaraan pribadi, termasuk ojek online dan pangkalan," tuturnya.

Baca juga: Wagub DKI Harap Perpanjangan PPKM Mikro Tekan Kasus Covid-19

Salah satunya, kendaraan boleh mengangkut orang atau barang dilakukan dengan pembatasan jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkut pada setiap jenis sarana transportasi.

Kemudian, ada pula pengaturan waktu operasional sarana transportasi umum dibatasi sampai pukul 20.00 WIB. Pengaturan waktu operasional prasarana transportasi umum beserta fasilitas penunjangnya sebagaimana dimaksud pada poin 3 meliputi terminal bus, stasiun MRT, stasiun LRT, stasiun KRL, dermaga/pelabuhan kapal dan halte bus, menyesuaikan dengan pengaturan waktu operasional sarana transportasi umum.

Adapun pelanggaran terhadap ketentuan akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.(OL-5)

Baca Juga

Antara

Tabrakan Kereta LRT Jabodebek Diduga Faktor Human Error

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Senin 25 Oktober 2021, 18:07 WIB
Terjadi tabrakan antara dua kereta LRT Jabodebek di rute antara Harjamukti dan Ciracas tadi siang. Kereta produksi PT Inka itu diketahui...
Antara

Dua Kereta LRT Tabrakan, Ini Kata Adhi Karya

👤Insi Nantika Jelita 🕔Senin 25 Oktober 2021, 17:48 WIB
Saat ini, perseroan tengah mencari informasi lengkap terkait penyebab tabrakan dua rangkaian LRT Jabodebek. Termasuk, bekerja sama dengan...
ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Tersangka KSP Pinjol Ilegal JS Jalankan 95 KSP Fiktif

👤Hilda Julaika 🕔Senin 25 Oktober 2021, 16:56 WIB
Ketiga tersangka tersebut yakni, JS, DN, dan SR. Adapun JS diketahui telah membuat sebanyak 95 KSP fiktif...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Proyek Strategis Terus Melaju

Pemerintah perlu melakukan berbagai langkah extraordinary agar realisasi PSN dapat berjalan lebih maksimal.

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya