Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
MANTAN Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Dia dilaporkan oleh Julianti Sembiring dengan korban Fredy Kusnadi pada 13 Februari 2021.
"Iya soal pencemaran nama baik," kata kuasa hukum Fredy, Tonin Tacha kepada Medcom.id, Minggu (14/2).
Dalam cuitannya, Dino menuding Fredy sebagai mafia tanah yang menipu ibunya. Dalam unggahan itu, Dino menyebut ibunya kehilangan dua sertifikat rumah. Dino juga mengklaim punya bukti Fredy melakukan penipuan.
Namun, berdasarkan cerita Tonin, kliennya tidak melakukan penipuan. Fredy sudah membayar sebagian uang pembayaran tahan ke Ibunda Dino.
"Fredy memang benar ada membeli satu rumah di jalan antasari yang proses jual belinya dimulai dari pembayaran uang muka sebesar Rp500 juta kepada Ibu Dino," ujar Tonin.
Baca juga : Polri Masih Pelajari Investigasi Komnas HAM Kasus Laskar FPI
Usai memberikan uang Rp500 juta, Ferdy menebus sertifikat tanah itu dengan menggunakan nama keponakannya. Ferdy kemudian mengurus balik nama dengan sertifikat itu setelah seluruh proses selesai.
"Setelah itu apa yang salah dan palsu? Apakah ini mafia?" ujar Tonin.
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menegaskan pihaknya belum sempat menangkap Fredy. Fredy diduga memalsukan sertifikat rumah milik orang tua mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
"Tersangka (Fredy) sudah diketahui tinggal kita lakukan pengejaran. Bukan tidak ditahan. Beda ya. Sudah diketahui kita lakukan pengejaran," ujar Yusri, di Jakarta, Jumat, (12/2).
Yusri mengungkapkan pihaknya menerima tiga laporan terkait pemalsuaan serifikat tanah. Laporan pertama di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Tersangka telah diketahui dan dalam pengejaran. (OL-2)
Rizki menyebut pemeriksaan dilakukan dalam tahap penyidikan. Artinya, polis telah mengantongi ada unsur pidana dalam kasus ini.
Pandji Pragiwaksono menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri terkait laporan dugaan penghinaan adat Toraja. Ia mengaku telah meminta maaf dan mengikuti proses hukum.
UU ITE 2024 tidak menghapus sanksi pidana bagi penyebar hoaks dan ujaran kebencian. Regulasi baru justru memperjelas batasan jenis kebohongan digital
Kepolisian mengungkap motif ekonomi di balik tindakan Adimas Firdaus alias Resbob yang menghina suku Sunda saat melakukan siaran langsung di media sosial.
Kepolisian Daerah Jawa Barat resmi menetapkan YouTuber Muhammad Adimas Firdaus, yang dikenal dengan nama Resbob, sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian
Adimas Firdaus, atau yang dikenal dengan nama Resbob, sempat berupaya berupaya melarikan diri setelah tersandung kasus ujaran kebencian
Mafia peradilan di PN Depok terbongkar lewat OTT KPK yang menyeret pimpinan pengadilan, terkait dugaan suap dan sengketa tanah PT Kraba Digdaya.
Ruwetnya persoalan pertanahan di Bali kembali mencuat seiring bergulirnya kasus dugaan kriminalisasi yang menjerat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bali I Made Daging.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
KONFLIK sengketa tanah antara Organisasi masyarakat (ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya yang diduga menduduki aset milik BMKG.
RUMAH milik aktor Atalarik Syach dieksekusi paksa oleh aparat pada Kamis (15/5). Kenali Kiat Aman Beli Tanah agar Terhindar dari Sengketa
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved