Headline
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.
Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.
Anggota DPRD DKI Gilbert Simanjuntak meminta sindikat yang melakukan pemalsuan tes usap polymerase chain reaction (PCR) untuk mendapatkan hukuman yang maksimal. Pasalnya, memalsukan tes kesehatan covid-19 di masa pandemi ini merupakan kejahatan luar biasa.
“Saya kira mereka harus dihukum maksimal. Karena itu termasuk kejahatan luar biasa saat pandemi ini,” kata Gilbert kepada Media Indonesia, Senin (18/1).
Selain itu, pengusutan orang-orang yang terlibat pun perlu dilakukan sampai ke akarnya. Gilbert memperkirakan aksi ini melibatkan banyak orang. Bahkan bisa melibatkan petugas di lapangan. Pengusutan dengan tuntas perlu dilakukan agar pemalsuan seperti ini tak berujung pada penyebaran covid-19 yang tak terkendali. Karena memicu orang untuk abai pada aturan.
Baca juga: Sepekan PPKM di Jakarta, Volume Kendaraan Turun 4,32%
“Saya melihat sindikat ini melibatkan banyak orang, kemungkinan juga petugas di lapangan. Kalau seandainya petugas terlibat, harus dipecat. Dari segi biaya pemerjntah juga sudah sangat besar pengeluaran buat pandemi ini,” ungkapnya.
Pasalnya, pemalsuan tes usap PCR ini sama saja dengan tak menghargai pengorbanan para tenaga kesehatan. Termasuk para pasien covid-19 yang sudah meninggal dunia karena virus covid-19 ini.
“Selain itu masyarakat juga harus sadar bahwa tes PCR dilakukan tujuannya bukan syarat, tetapi mencegah penularan. Kalau kesadaran masyarakat kurang, maka pandemi ini sulit diatasi,” tegasnya.
Sehingga pihak berwenang seperti kepolisian harus mengejar orang-orang dibalik pemalsuan surat tes usap PCR ini. Karena telah merusak pengorbanan masyarakat yang patuh pada aturan dan protokol kesehatan.
Sebelumnya, Tim Garuda Satuan Reserse Kriminal Polres Bandara Soekarno-Hatta menangkap belasan orang yang diduga merupakan sindikat pemalsu surat hasil tes usap polymerase chain reaction (PCR).
"Sindikat pemalsuan surat kesehatan hasil swab PCR ini diungkap tim gabungan Polresta Bandara Soetta, Kementerian Perhubungan, dan TNI," kata Kasat Reskrim Polres Bandara Soekarno-Hatta Komisaris Alexander Yuriko, Minggu (17/1)
Pengungkapan ini, lanjutnya, menjadi pelajaran dan efek jera bagi pihak yang mencoba mengambil kesempatan dengan memalsukan surat hasil tes swab PCR. Selain itu, ia mengatakan jika ini tak diungkapkan akan menyebabkan bahaya dengan penyebaran covid-19 menjadi tidak terkendali.
"Pengungkapan perkara sindikat pemalsuan surat hasil tes usap agar masyarakat mengetahui bahaya dan konsekuensi menggunakan surat palsu pada masa pandemi," pungkasnya. (H-3)
PRAKTISI hukum Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama dua tahun.
PAKAR hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini mengusulkan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota yang terpilih pada Pemilu 2024 diperpanjang.
MELALUI Putusan No 135/PUU-XXII/2024, MK akhirnya memutuskan desain keserentakan pemilu dengan memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima, menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan anggota DPRD sebagai konsekuensi dari Putusan MK.
Sebanyak 33 diorama yang ada di Museum Bajra Sandhi banyak menceritakan perjalanan masyarakat Bali, dari masa pra sejarah, penjajahan, hingga masa kemerdekaan.
Dalam rancangan yang disepakati DPRD dan Pemkab Klungkung, fokus utama diarahkan pada pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan masyarakat.
Penggunaan komposter memungkinkan masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, mengurangi emisi metana, dan memperbaiki kualitas tanah secara lokal.
Pembangunan Jakarta bisa dilakukan kalau semua pihak bersama-sama memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Antisipasi lainnya yang dapat dilakukan yakni dengan membuat bronjong dan turap mandiri,
Keberlanjutan bank sampah tak bisa hanya mengandalkan niat baik warga tanpa dukungan sistem yang memadai.
CFD telah digelar bertahun-tahun, masyarakat dan pengguna jalan juga sudah dan terbiasa dengan itu.
Rotasi pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bagian dari upaya reformasi birokrasi agar tidak lagi terjebak pada pola lama yang stagnan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved