Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengingatkan Gubernur Anies Baswedan untuk tidak lagi melakukan diskriminasi kebijakan. Pasalnya, baru-baru ini, kembali muncul kerumunan yang rentan menjadi klaster covdi-19. Kerumunan tersebut adalah aksi demonstrasi 1812 yang dimotori massa simpatisan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
“Jangan lagi ada kebijakan diskriminatif. Saya tidak mendengar statement Gubernur yang melarang aksi 1812. Kalau isolasi mandiri tidak bisa jadi alasan. Sangat disayangkan sikap bermain politik yang mengorbankan rakyat,” kata Gilbert saat dihubungi, Selasa (22/12).
Ia meminta Pemprov DKI serius dan tegas dalam mengantisipasi dan menindak kerumunan di Jakarta. Pasalnya, ia menilai sejumlah kerumunan ini yang ikut menyumbang melonjaknya kasus di Jakarta, khususnya pada Desember ini.
Baca juga: Pemprov DKI Janji Tambah Tempat Tidur ICU dan Isolasi Mandiri
“Yang paling baik adalah pengawasan diperketat dan tidak memberi izin kerumunan,” jelasnya.
Menurutnya, Pemprov DKI, saat ini, sudah memperlihatkan ketidakmampuan menangani pandemi. Hal itu dilihat dari peningkatan kasus covid-19 yang tinggi, penuhnya sejumlah rumah sakit rujukan covid-19, hingga kesiapan lahan pemakanan yang terlambat.
Saat ini, RSD Wisma Atlet sudah tidak mengizinkan pasien covid-19 dengan status orang tanpa gejala (OTG) untuk dirawat di sana.
“Ini juga ketidakmampuan DKI menangani pandemi ini dan mengatisipasi. Saya lihat kesiapan lahan pemakaman juga terlambat sehingga jadi tumpang tindih dikubur,” paparnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan aksi demonstrasi 1812 menimbulkan kerumunan covid-19. Ariza mengatakan setidaknya ada 38 pendemo yang reaktif covid-19.
“Ya tentu itu salah satu. Kemarin itu ada yang reaktif tertular jumlahnya 38 kalau tidak salah,” kata Ariza di DPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (20/12).
Ariza berharap, ke depannya, warga Jakarta tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan lagi. Apalagi kerumunan ini tidak menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kerumunan seperti itu bisa menimbulkan penyebaran covid-19. (OL-1)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Jebolnya tanggul baswedan membuat permukiman warga di sekitar Jati Padang, Pasar Minggu, mengalami banjir hingga mencapai 1 meter.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved