Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengingatkan Gubernur Anies Baswedan untuk tidak lagi melakukan diskriminasi kebijakan. Pasalnya, baru-baru ini, kembali muncul kerumunan yang rentan menjadi klaster covdi-19. Kerumunan tersebut adalah aksi demonstrasi 1812 yang dimotori massa simpatisan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
“Jangan lagi ada kebijakan diskriminatif. Saya tidak mendengar statement Gubernur yang melarang aksi 1812. Kalau isolasi mandiri tidak bisa jadi alasan. Sangat disayangkan sikap bermain politik yang mengorbankan rakyat,” kata Gilbert saat dihubungi, Selasa (22/12).
Ia meminta Pemprov DKI serius dan tegas dalam mengantisipasi dan menindak kerumunan di Jakarta. Pasalnya, ia menilai sejumlah kerumunan ini yang ikut menyumbang melonjaknya kasus di Jakarta, khususnya pada Desember ini.
Baca juga: Pemprov DKI Janji Tambah Tempat Tidur ICU dan Isolasi Mandiri
“Yang paling baik adalah pengawasan diperketat dan tidak memberi izin kerumunan,” jelasnya.
Menurutnya, Pemprov DKI, saat ini, sudah memperlihatkan ketidakmampuan menangani pandemi. Hal itu dilihat dari peningkatan kasus covid-19 yang tinggi, penuhnya sejumlah rumah sakit rujukan covid-19, hingga kesiapan lahan pemakanan yang terlambat.
Saat ini, RSD Wisma Atlet sudah tidak mengizinkan pasien covid-19 dengan status orang tanpa gejala (OTG) untuk dirawat di sana.
“Ini juga ketidakmampuan DKI menangani pandemi ini dan mengatisipasi. Saya lihat kesiapan lahan pemakaman juga terlambat sehingga jadi tumpang tindih dikubur,” paparnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan aksi demonstrasi 1812 menimbulkan kerumunan covid-19. Ariza mengatakan setidaknya ada 38 pendemo yang reaktif covid-19.
“Ya tentu itu salah satu. Kemarin itu ada yang reaktif tertular jumlahnya 38 kalau tidak salah,” kata Ariza di DPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (20/12).
Ariza berharap, ke depannya, warga Jakarta tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan kerumunan lagi. Apalagi kerumunan ini tidak menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kerumunan seperti itu bisa menimbulkan penyebaran covid-19. (OL-1)
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali membuka Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Sarinah yang berada di kawasan MH Thamrin.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menghadiri acara buka puasa bersama DPP NasDem
Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan menekankan pentingnya untuk menjalin silaturahmi antar tokoh politik bangsa.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved