Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI masih menyelidiki sejumlah video yang menyerukan 'Hayya alal jihad' di media sosial. Video tersebut dikecam banyak kalangan mulai dari DPR hingga ormas dan ulama.
Sejauh ini, polisi telah menangkap tersangka atas nama SM (22) pada pukul 02.45 WIB di Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (4/12).
Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono juga membeberkan beberapa lokasi tempat azan yang menyerukan Hayya alal jihad.
"Yang jelas, di Jawa Tengah juga ada, kemarin kebetulan tersangka terlibat di kasus penipuan dan ditahan duluan kasus penipuan," ungkap Awi di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (4/12).
Baca juga : Polda Metro Periksa Empat Orang Terkait Kerumunan Rizieq
Kemudian, Awi menyebut penyebar video azan tersebut berada di Cakung, Jakarta.
"Ya masih dicari juga (pelaku azan), makanya ini masih pengembangan juga," paparnya.
Sebelumnya, SUBDIT 2 Dittipidsiber Polri membekuk pelaku azan lafaz Hayya Alal Jihad, bernama Muhammad (22), Jumat (4/12).
Muhammad diamankan petugas pada pukul 02.45 WIB di Jalan Raya Sukabumi, Kecamatan Cibadak, Provinsi Jawa Barat.
Muhammad ditangkap lantaran diduga melakukan dugaan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok, dan SARA. (OL-2)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
PERNYATAAN Ketum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sangat disayangkan dan menjadi pemantik terjadinya lagi isu politisasi agama di pemilh 2024.
PENELITI senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyayangkan pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang termasuk melakukan politisasi agama.
Sikap hati-hati sangat diperlukan demi mencegah masuknya isu-isu yang sengaja dibuat untuk memecah belah persatuan bangsa.
KOORDINATOR Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sekaligus anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty meminta adanya upaya bersama untuk memperjelas definisi SARA
kekhawatiran terhadap akan terulangnya polarisasi masyarakat memiliki basis argumentasi yang referensial dan patut dikemukakan.
Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melihat ada dua kata penting yang perlu didalami, 'politik' dan 'agama'.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved