Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI senior dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyayangkan pernyataan Ketum PAN Zulkifli Hasan yang termasuk melakukan politisasi agama. Padahal para elite dan tokoh agama sudah sepakat dan mengajak agar dalam pemilu atau pilpres tidak boleh membawa politik identitas. Dengan kejadian demikian tidak bisa dihindarkan kekecewaan publik.
"Tentu saja pernyataan itu sangat disayangkan sehingga menimbulkan kontroversial. Oleh karena saya kira Pak Zulhas secara pribadi langsung memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada publik, khususnya kepada umat Islam, untuk meredam sehingga tidak memunculkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti demo dan sejenisnya," jelasnya, Rabu (20/12).
Politisasi agama atau politik identitas pernah terjadi pada pemilu sebelumnya yang seharusnya itu tidak boleh terjadi kembali. Para politisi seharusnya belajar dari pengalaman tersebut yang tidak menghasilkan apa pun selain perpecahan.
Baca juga: PAN Beri Penjelasan Soal Pernyataan Zulhas yang Dianggap Menista Agama
"Saya berharap dengan kejadian ini menjadi pelajaran bersama untuk tetap menjaga pilpres dalam suasana yang aman dan sejuk," ucapnya.
Dia menekankan ke depan siapa pun itu untuk jangan lagi menggunakan wilayah agama dalam politik praktis. Apalagi sebagai bahan candaan atau guyonan karena persoalan agama adalah wilayah yang sensitif, bagaikan rumput savana yang mudah terbakar.
Baca juga: Respons Dugaan Zulhas Menghina Salat, Wapres: Jangan Kaya Anak-anak
Ketua PBNU Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi mengungkapkan situasi politik kita mulai memanas sehingga hal-hal kesalahan kecil khususnya berbau agama mudah terpancing menjadi masalah besar.
"Bagi saya ini jadi sensitif sejak tahun politik kita ini mulai tegang. Kesalahan kecil bisa jadi besar. Mungkin itu tidak sengaja jadi saya rasa cukup minta maaf jangan berlebihan itu guyon. Cukup klarifikasi saja jangan lantas dilaporkan ke polisi," ungkapnya.
Dalam situasi ini ketenangan publik menjadi kunci pemilu dapat dijalankan dengan damai dan sejuk. Dengan demikian selain publik yang memiliki sikap tidak mudah terpancing para politisi pun diminta cerdas dan hati-hati menyampaikan gagasan atau kampanyenya.
"Jangan sampai dipolitisir dan mudah sensi cukup tabayun. Dan politisi juga untuk hati-hati harus waspada dan mawas diri jangan segan untuk tabayun dan minta maaf kepada publik," tegasnya.
Di sisi lain Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengecam materi pidato Zulkifli Hasan yang menggunakan analogi syariat Islam dalam salat sebagai bahan candaan. Dikatakan LaNyalla, olok-olok atau candaan terhadap syariat dalam ibadah salat sangat tidak pantas, dan melecehkan ibadah utama umat Islam. apa yang dilakukan Menteri Perdagangan itu adalah bentuk fanatisme buta yang melampaui batas, demi mendukung paslon dalam pilpres.
“Ini bukan saja offside, tapi sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat bawah. Apalagi kita selama ini sudah punya rambu-rambu terkait materi yang menyangkut Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Komika saja, yang jelas niatnya melawak, dipidana, apalagi politisi,” cetusnya di Bojonegoro, Jawa Timur.
LaNyalla mengaku mendapat banyak sekali aspirasi, masukan dan saran dari masyarakat di grass root, dan dari sejumlah tokoh yang mengecam dilakukan Zulkifli Hasan tersebut setelah video rekaman pidatonya viral di media sosial.
“Masyarakat di bawah dan sejumlah tokoh jadi geram melihat itu. Saya maklum, karena hal itu sudah masuk ke ranah yang sangat privat dalam ibadah Umat Islam. Apalagi perintah salat itu satu-satunya perintah yang disampaikan secara langsung oleh Allah SWT kepada Rasul Muhammad dalam Isra’ Mi’raj. Ini ibadah yang paling utama,” tandasnya. (Sru/Z-7)
Di luar kendala administratif, tantangan terbesar bagi partai pendatang baru adalah segmentasi pemilih yang sudah terkunci pada partai-partai lama.
PRESIDEN Prabowo Subianto menambah dana riset pada 2026 hingga Rp12 triliun. Hal itu disampaikan saat pertemuan dengan 1.200 guru besar, dekan, dan rektor, presiden minta kerja sama dengan BRIN
Kerusakan padang lamun di pesisir Jawa dan sebagian Sumatra berpotensi menjadi salah satu sumber emisi karbon tersembunyi terbesar di Indonesia.
Kepala BRIN Arif Satria menyatakan kesiapan riset dan inovasi Giant Sea Wall untuk mengatasi banjir rob dan penurunan tanah di Pantura Jawa.
Kerja sama dengan BRIN disebut akan menghadirkan teknologi pemeliharaan beras hasil karya dalam negeri.
Proyeksi hingga 2040 menunjukkan Sumatera menjadi wilayah paling rawan terhadap cuaca ekstrem.
Waketum PAN Eddy Soeparno mengaku pihaknya terbuka dengan usulan mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan DPRD kembali menguat.
Selain di bidang ketenagakerjaan, Eddy juga menyoroti kebijakan kemandirian pangan yang mulai menunjukkan hasil positif.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
FRAKSI Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta menyatakan sikap tegas menolak kehadiran atlet Israel dalam ajang World Artistic Gymnastic Championship 2025
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta menyampaikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan menyiapkan 4.000 beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada tahun 2026.
MK membuat ketentuan hukum baru dengan mendetailkan bahwa pelaksanaan Pemilu lokal harus dilaksanakan antara dua atau dua setengah tahun setelah pemilu nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved