Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta dinilai telah melakukan upaya pencegahan yang maksimal agar tokoh ormas Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab tidak menimbulkan kerumunan dalam acara yang digelarnya pada Sabtu (14/11).
Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino saat dihubungi, Selasa (17/11). Ia menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD.
Pencegahan yang dilakukan di antaranya mengirimkan surat peringatan agar tidak menimbulkan kerumunan. Surat itu dikirim oleh Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Megantara.
Namun, surat itu diabaikan. Rizieq Shihab tetap menyelenggarakan acara pernikahan putrinya sekaligus mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW dalam tempat dan waktu yang sama. Kerumunan massa pun terjadi dan mayoritas mengabaikan protokol kesehatan.
"Imbauan itu kan bagian dari pencegahan ya. Jadi kami memandang, dari pihak kita, Pemda DKI sudah melakukan pencegahan lewat surat imbauan itu bahwasannya jangan buat kerumunan. Tapi pada faktanya masih juga bandel. Kerumunan tetap terjadi. Dari itu, kita sanksi," ujar Wibi.
Ia juga menegaskan sanksi telah dijatuhkan langsung oleh Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin pada Minggu (15/11) yakni berupa denda administratif sebesar Rp50 juta. Nominal tersebut merupakan maksimal yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menyampaikan sikap resmi terkait kerumunan di acara pernikahan putri Rizieq Syihab dan Maulid Nabi Muhammad SAW di daerah Petamburan, Jakpus. Mahfud menegaskan pemerintah menyayangkan acara yang menimbulkan kerumunan itu.
"Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi SAW di Pwtamburan Jakpus," kata Mahfud Md dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (16/11).
Mahfud berujar pemerintah pusat sebenarnya sudah memperingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pemerintah pusat ingin Anies memastikan penegakan protokol kesehatan dalam acara Habib Rizieq.
"Pemerintah sebenarnya telah memperingatkan Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk meminta penyelenggara agar mematuhi protokol kesehatan," kata Mahfud Md. (OL-14)
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa merespons langkah Partai Gerakan Rakyat yang mengusung Anies Baswedan menjadi calon presiden pada Pilpres 2029.
MANTAN Wakil Presiden Jusuf Kalla, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo hadir dalam pengukuhan guru besar,Prof. Zainal Arifin Mochtar dan pidatonya soal demokrasi
Founder Gerakan Turun Tangan, Anies Baswedan, menyampaikan gagasan dan pemikirannya di depan seribuan anak muda dalam gelaran Turun Tangan Festival 2025.
Diketahui Anies sebelumnya dalam acara Dialog Kebangsaan di Padang menyatakan bahwa negara tidak boleh salah fokus pada proyek mercusuar yang membebani rakyat.
Jebolnya tanggul baswedan membuat permukiman warga di sekitar Jati Padang, Pasar Minggu, mengalami banjir hingga mencapai 1 meter.
Kegagalan di masyarakat jauh lebih fatal dibanding kegagalan akademik.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved