Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono mendukung wacana Gubernur Anies Baswedan untuk memberlakukan denda progresif. Sanksi itu bakal ditujukan bagi pelanggar protokol kesehatan yang berulang kali.
"Kalau untuk penekanan penyebaran covid-19, PDIP pasti setuju dengan kebijakan itu," kata Gembong, Rabu (12/8).
Menurutnya, dengan adanya kebijakan tersebut bisa membuat efek jera pelanggar agar mematuhi protokol kesehatan, yakni disiplin memakai masker saat di luar rumah.
"Adanya itu (denda progresif) menuntut elemen masyarakat untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan. Nah, DKI juga perlu mengawasi secara ketat," tukas Gembong.
Baca juga: DPRD bakal Optimalkan WFH
Namun, sejak (30/7) saat Gubernur Anies Basewedan mengumumkan Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI bakal memberlakukan denda progresif, peraturan gubernur (pergub) yang mengatur hal tersebut belum dikeluarkan sampai hari ini.
Gembong menilai, pengawasan Pemprov DKI tidak maksimal selama PSBB transisi. Akibatnya tidak berdampak pada penurunan kasus covid-19 di Ibu Kota.
"PSBB transisi mulai dari pertama hingga ketiga enggak ada peningkatan untuk turunkan kasus covid-19 yang signifikan. Kasus masih tinggi. Pengawasan pemprov masih lemah," ujar Gembong. (OL-14)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Profil Megawati Soekarnoputri, Presiden RI ke-5 dan presiden perempuan pertama Indonesia, menelusuri perjalanan politik, kebijakan, dan warisan kepemimpinannya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Wibowo Prasetyo, meminta Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperluas jangkauan distribusi bantuan bagi para korban
PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota.
Dewan kerap menerima aduan terkait bangunan yang tidak memiliki izin operasional maupun tidak memenuhi kelayakan teknis.
Kondisi ini memicu antrean kendaraan yang mengular panjang, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
PERAYAAN Tahun Baru Imlek atau Tahun Baru Tionghoa bukan sekadar penanda pergantian tahun dalam kalender lunar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved