Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono mendukung wacana Gubernur Anies Baswedan untuk memberlakukan denda progresif. Sanksi itu bakal ditujukan bagi pelanggar protokol kesehatan yang berulang kali.
"Kalau untuk penekanan penyebaran covid-19, PDIP pasti setuju dengan kebijakan itu," kata Gembong, Rabu (12/8).
Menurutnya, dengan adanya kebijakan tersebut bisa membuat efek jera pelanggar agar mematuhi protokol kesehatan, yakni disiplin memakai masker saat di luar rumah.
"Adanya itu (denda progresif) menuntut elemen masyarakat untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan. Nah, DKI juga perlu mengawasi secara ketat," tukas Gembong.
Baca juga: DPRD bakal Optimalkan WFH
Namun, sejak (30/7) saat Gubernur Anies Basewedan mengumumkan Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI bakal memberlakukan denda progresif, peraturan gubernur (pergub) yang mengatur hal tersebut belum dikeluarkan sampai hari ini.
Gembong menilai, pengawasan Pemprov DKI tidak maksimal selama PSBB transisi. Akibatnya tidak berdampak pada penurunan kasus covid-19 di Ibu Kota.
"PSBB transisi mulai dari pertama hingga ketiga enggak ada peningkatan untuk turunkan kasus covid-19 yang signifikan. Kasus masih tinggi. Pengawasan pemprov masih lemah," ujar Gembong. (OL-14)
