Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Satpol PP DKI Jakarta Arifin menduga ada pengenduran kedisiplinan warga dalam melakukan protokol kesehatan selama masa PSBB Transisi. Hal inilah yang menyebabkan jumlah pelanggaran PSBB terus meningkat.
Hal itu terbukti dari hasil penindakan selama masa PSBB Transisi sejak 5 Juni hingga 19 Juli yakni lebih dari 28 ribu warga melanggar tidak memakai masker.
"Saat ini kita rasakan mulai terjadi penurunan disiplin kepatuhan masyarakat untuk menggunakan masker," kata Arifin di Balai Kota, Senin (20/7).
Ia mempertimbangkan untuk mengevaluasi sanksi kerja sosial yang diberikan kepada warga. Hal itu dilakukan agar sanksi kerja sosial yang diterapkan saat ini bisa memberikan efek jera.
"Memang berkaitan kerja sosial ini, kalau melihat dari data, sangat banyak warga yang terkena sanksi kerja sosial. Nanti kita akan evaluasi apakah sanksi kerja sosial ini terlalu ringan. Terlalu gampang. Sehingga tidak menimbulkan efek jera," ujar Mantan Wakil Wali Kota Jakarta Selatan itu.
Baca juga: Presiden: Tanpa Sanksi Masyarakat tak Sadar Protokol Kesehatan
Arifin menjelaskan, sanksi kerja sosial yang biasanya diberikan yakni menyapu jalan dan trotoar selama 1-2 jam di lokasi di sekitar pelanggaran terjadi. Menurutnya, salah satu kendala menerapkan sanksi kerja sosial seperti menyapu jalan adalah karena lingkungan di Jakarta umumnya sudah bersih karena masifnya Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tingkat kelurahan bekerja.
"Iya karena lingkungan umumnya sudah bersih. Jadi kadang menyapu biasa-biasa saja, sebentar ya sudah bersih," imbuhnya.
Ia memandang dibutuhkan peningkatan dan pemetaan lokasi bagi sanksi kerja sosial lainnya agar bisa menimbulkan efek jera semisal bukan hanya menyapu jalan tetapi bisa dengan membersihkan saluran air.
"Maka saya katakan bahwa ketika kita akan memberlakukan kerja sosial kita harus menyiapkan tempat yang akan jadi arena untuk dibersihkan, itu sudah ditentukan, yang memang betul-betul harus dibersihkan. Jadi kita arahkan ke sana. Kalau memang saluran ya saluran, membersihkan, tarik lumpur-lumpurnya," tukasnya.(OL-5)
Ia menjelaskan, salah satu langkah pencegahan yang dilakukan adalah melakukan vaksinasi untuk kepada masyarakat.
Bencana banjir di Sumatra memicu kritik terhadap respons pemerintah. Sosok almarhum Achmad Yurianto kembali dikenang atas perannya sebagai juru bicara pemerintah saat pandemi Covid-19.
Termometer perlu disterilisasi untuk membunuh kuman dan bakteri jika digunakan pada banyak orang.
DALAM beberapa minggu terakhir, rumah sakit dan klinik di wilayah Jabodetabek mencatat peningkatan signifikan pasien dengan gejala flu yang mirip covid-19.
KEPALA Biro Komunikasi dan Persidangan Kemenko PMK, Budi Prasetyo, mengatakan pemerintah berencana pola penanganan tuberkulosis (Tb)) akan dilakukan secara terpadu seperti covid-19.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan data program keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan secara rutin seperti laporan covid-19 pada saat pandemi lalu.
Sepanjang 2025, pihaknya menerima sebanyak 47 pengaduan yang melibatkan 49 pegawai.
Lonjakan volume sampah selama masa libur akhir tahun bukan sekadar fenomena musiman, melainkan menjadi ujian nyata bagi sistem tata kelola sampah di daerah.
Pemeriksaan intensif terkait Sertifikat Laik Fungsi (SLF) ini dilakukan sebagai respons cepat pemerintah usai tragedi kebakaran di Gedung Terra Drone yang menelan 22 korban jiwa.
Ketegasan sikap kepolisian dalam kasus ini dapat memberikan efek jera terhadap seluruh anggota agar tidak lagi melakukan kekerasan maupun tindakan main hakim sendiri.
Tindakan tersebut tidak pantas secara etika maupun kemanusiaan.
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved