KEPALA Satpol PP DKI Jakarta Arifin memaparkan pihaknya sedang memproses pencabutan izin terhadap ratusan perusahaan yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Hingga Kamis (30/4) sebanyak 126 perusahaan diketahui melanggar sidak yang dilakukan sejak 14 April lalu dan telah ditutup sementara oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta.
Arifin menegaskan proses pencabutan izin nantinya dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai bentuk ketegasan Pemprov DKI di pelaksanaan PSBB tahap dua yang berlangsung sejak 24 April hingga 22 Mei mendatang.
"Saat ini kita baru melakukan segel. Nah, berita acara pemeriksaan (BAP) yang kita buat sedang diproses untuk peningkatan kepada pencabutan izin usaha. Kalau izin usaha itu yang mencabut adalah Dinas PMPTSP," kata Arifin saat dihubungi, Senin (4/5).
Baca juga: Presiden Minta Bansos Rampung Disalurkan Pekan Ini
Kegiatan usaha di 126 perusahaan tersebut dipastikan telah berheti total setelah disegel.
Sementara itu, pihaknya terus memperketat pengawasan selama pelaksanaan PSBB tahap kedua yang berlangsung pada 24 April hingga 22 Mei. Total ada 1.200 petugas Satpol PP DKI yang berpatroli hingga ke pelosok permukiman warga.
Ia juga mengajak masyarakat berpartisipasi menegakkan aturan PSBB. Menurutnya, jika sesama masyarakat bergotong royong saling mengingatkan, hal itu akan membuat PSBB lebih efektif.
"Artinya, masyarakat yg ads di tingkat RW/RT/kelurahan itu juga bisa menjadi polisi pamong prajanya di wilayah masing-masing. Artinya mereka juga bisa mengingatkan, bisa menegur, dan bisa menyampaikan kepada warga yang ada di lingkungannya apabila dia melanggar. Itu bisa ditegur atau diingkatkan," tukasnya.(OL-4)
