Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
SEJUMLAH pejabat Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) diperiksa polisi terkait dugaan pungutan liar (pungli) dana bantuan social (Bansos) Rp7,5 miliar
Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono dihubungi mengutarakan, saat ini sejumlah pejabat Dinas Sosial Kota Depok masih diperiksa yang dilakukan sejak kemarin.
Menurutnya, para pejabat terperiksa itu mulai dari pimpinan atas sampai pejabat pelaksana lapangan yang menyalurkan secara langsung bantuan kepada pmayarakat melalui rukun warga (RT).
"Seperti apa hasil pemeriksaannya, kita tunggu seperti apa," ujar Hardiono, Rabu (22/4).
Hardiono meminta kepada pihak kepolisian untuk menindak tegas pelaku-pelaku pungli tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.
Diketahui, kasus ini berawal pada pertengahan April 2020, ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Depok menganggarkan dana bansos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun Anggaran 2020 sebesar Rp7, 5 miliar untuk 30 ribu keluarga yang terdampak kasus pendemi covid-19.
Setelah cair, dana sebesar Rp7,5 miliar kemudian disalurkan ke RT. Tapi disalurkan hanya kesebagian orang saja. Padahal, orang-orang yang tidak kebagian tersebut terdaftar sebagai penerima bansos berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau disebut keluarga penerima manfaat (KPM).
Ternyata, kata Hardiono ada keluarga KPM yang mendapatkan dana bansos disunat bervariasi.
Di enam RT dilingkungan RW 05 Kelurahan Cilodong berjumlah 360 KK disunat Rp50 ribu per keluarga yang seharusnya menerima Rp250 ribu.
Kemudian di RT 005 RW 02 Kelurahan Mampang, Pancoranmas 146 KK disunat sebesar Rp25 ribu per keluarga
Di Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok disunuat Rp100 ribu dari Rp250 ribu per keluarga.
Berdasarkan protokol penyaluran bansos Kota Depok menurut Hardiono tidak ada potongan, apapun dalilnya.
"Hasil invetigasi kami dilapangan sementara. Saya menduga kasus yang sama terjadi pada RT- RT lain di 63 kelurahan,’’ imbuhnya.
Data kependudukan, Kota Depok memiliki 5223 RT. Tersebar di 63 Kelurhan dan 11 Kecamatan.
" Saya minta kepada warga penerima bantuan KPM di 5223 RT segera melarporkannya ke Pemkot Depok untuk ditindaklanjuti,’’ tegas Sekda Depok
Hardiono mencurigai jumlah data penerima bantuan sosial terdampak covid-19 yang dikeluarkan Dinas Sosial Kota Depok. Apakah benar berjumlah persis 30 ribu keluarga atau ada lebih kurangnya.
" Untuk itu kepolisian alangkah eloknya mendalami hal ini, termasuk mendalami jumlah orang miskin di Kota Depok yang disuplai Pemkot Kota Depok bantuan,’’ pungkasnya. (OL-2)
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Setelah status mereka ditetapkan tersangka oleh Kejari Kabupaten Bandung, keduanya diberhentikan sementara dari jabatannya
Pembahasan dengan para pakar itu juga dilakukan untuk meyakinkan KPK dalam bekerja ke depannya.
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Temuan PPATK dari penelusuran data 2024, mengungkap bahwa nilai transaksi judol oleh penerima bansos, mencapai Rp957 miliar.
Pemerintahakan mencabut pemberian bantuan sosial (bansos) bagi para penerima manfaat yang terbukti menggunakannya untuk bermain judi online (judol).
IDAK ada kata lain selain miris setelah mendengar paparan PPATK terkait dengan temuan penyimpangan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved