Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI Wanita Divisi Humas Polri membagikan 250 paket sembako kepada warga terdampak pandemi virus korona (covid-19) di daerah Blok M, Jalan Bangka, hingga Jalan Tendean, Jakarta, Jumat (17/4).
"Tak hanya 250 paket sembako, kami juga membagikan 200 masker, 100 bungkus nasi, dan 100 hand sanitizer kepada para warga yang terdampak covid-19 di tiga lokasi pertama," ujar Perwira Koodinator Polwan Divisi Humas Polri AKBP Tri Handayani, Jumat (17/4).
Baca juga : PSBB Mesti Dibarengi Kebijakan Ketat soal Bekerja Dari Rumah
Sebelumnya, Korlantas Polri mengeluarkan program bantuan sosial untuk mitra lalu lintas terdampak pandemi virus korona. Tercatat ada 197 ribu lebih supir berbagai angkutan transportasi yang menerima dana kemanusiaan tersebut.
Mereka terdiri dari para pengemudi taksi, bus, truk, angkot, ojek konvensional, becak, andong, kernet, bajaj atau bemo, hingga jasa rental di seluruh Indonesia yang sudah terdata dalam program Keselamatan 2020. (OL-7)
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Ketentuan UU KPK yang dinilai membuka peluang anggota TNI dan Polri aktif menjabat pimpinan KPK digugat ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap multitafsir.
Usman Hamid, menilai kasus kekerasan Brimob di Tual mencerminkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan di tubuh Polri.
Polri akui kelemahan dan janji evaluasi peran Brimob di pengamanan sipil usai desakan YLBHI. Hal ini menyusul kasus Bripda MS yang tewaskan siswa di Tual.
Polri serahkan berkas perkara oknum Brimob Bripda MS, tersangka penganiayaan siswa di Tual, ke Kejaksaan. Tersangka resmi dipecat (PTDH) dan terancam 15 tahun penjara.
Kepala Staf Kogabwilhan III, Marsekal Muda TNI Joko Sugeng Sriyanto mengatakan, bantuan ini sebagai bentuk wujud nyata hadirnya negara di tengah masyarakat.
Guna mengantisipasi kenaikan harga yang ekstrem, Pemko Pekanbaru telah menyiapkan langkah darurat berupa Operasi Pasar.
Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak akan mentolerir pelaku usaha pangan yang menjual komoditas di atas HET jelang Nataru
Kenaikan tidak hanya terjadi pada cabai. Komoditas bumbu dapur lainnya seperti bawang merah
Diskumindag Kota Sukabumi terus memantau pergerakan harga dan berkoordinasi dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).
Kenaikan harga ini sudah berlangsung hampir dua minggu
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved