Penghentian Operasi Bus AKAP Dikaji, Dishub DKI Tidak Dilibatkan

PEMERINTAH pusat tengah mengkaji dampak ekonomi dari kebijakan penyetopan operasi bus antar kota antar provinsi (AKAP) dan antar jemput antar provinsi (AJAP), dengan rute dari dan menuju Ibu Kota.

Akan tetapi, kajian ini tidak melibatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan kajian dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang sementara ini dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, berikut Kementerian Keuangan.

"Prinsipnya kami menunggu arahan Kementerian Perhubungan," ujar Syafrin saat dikonfirmasi, Selasa (31/3).

Dihubungi terpisah, Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, menegaskan selama proses kajian tersebut, pemerintah pusat juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. "Tentunya berkoordinasi dengan pemerintah daerah," pungkas Adita.

Baca juga: Perlu Kajian Ekonomi, Luhut Tunda Penghentian Operasi Bus AKAP

Sebelumnya, Dinas Perhubungan DKI Jakarta berencana menghentikan operasional bus AKAP dan AJAP. Operasional bus yang dihentikan memiliki asal dan tujuan ke Jakarta. Awalnya, kebijakan itu diterapkan mulai Senin (30/0) kemarin.

Keputusan itu tertuang dalam surat bernomor 1588/-1.819.611 yang ditandatangani Kepala Dinas Perhubungan DKI, Syafrin Liputo. Langkah penghentian diambil untuk menekan penyebaran virus korona (covid-19). Sebab, pergerakan arus mudik dari Jakarta ke sejumlah daerah sudah mulai pekan lalu.

Sayangnya, rencana ini tidak disetujui Menteri Luhut yang saat ini menjabat Plt Menteri Perhubungan. Dia memutuskan untuk menunda penghentian operasional bus AKAP dan AJAP di wilayah Jakarta, sampai kajian dampak ekonomi rampung.(OL-11)