Headline
AS ikut campur, Iran menyatakan siap tutup Selat Hormuz.
Tren kebakaran di Jakarta menunjukkan dinamika yang cukup signifikan.
SEBANYAK 1.253 PNS DKI Jakarta mengambil cuti kerja pada Selasa (25/2) lalu akibat terdampak banjir.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir menyebut jumlah itu hanya 1,98% dari total keseluruhan PNS DKI yang berjumlah 63.431 orang.
"Dari total 63.421 orang PNS DKI, ada 1.253 orang yang cuti. Persentasenya kecil sekali hanya 1,98%," kata Chaidir saat dihubungi, Kamis (27/2).
Chaidir mengatakan keseluruhan PNS yang cuti tersebut sudah masuk kerja kembali sehari setelahnya yakni pada Rabu (26/2).
Baca juga: Hadapi Cuaca Ekstrem, Dinas LH Siagakan Satgas 24 Jam
Mantan Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos DKI itu mengatakan cuti karena terdampak banjir diperbolehkan dalam PP 53 tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS.
"Boleh cuti karena banjir maupun yang sifatnya bencana," tutur Chaidir.
Sebelumnya, akibat diguyur hujan deras sejak Senin (24/2) malam hingga Selasa (25/2) siang, Jakarta tergenang banjir. Sebanyak 200 RW lebih terendam banjir dan 12 ribu warga mengungsi.
Hingga kemarin sore, tercatat banjir masih menggenangi 15 RW dengan yang tertinggi di Kelurahan Pejagalan. (OL-1)
SEKITAR 70.000 orang telah dievakuasi dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman di tengah banjir dahsyat yang melanda Tiongkok selatan, menurut laporan media lokal, Kamis (19/6).
Sebanyak 110 keluarga merupakan warga Desa Tanggirejo, Kecamatan Tegowanu diungsikan.
Sebanyak 29 RT di Kelurahan Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terendam banjir pada Rabu (18/6) dini hari.
Pascanormalisasi, pemerintah juga harus pemulihan ruang terbuka hijau yang rusak akibat infrastruktur
Lokasi banjir antara lain di Kecamatan Tellulimpoe, Sinjai Utara dan Sinjai Timur. Sedangkan data korban terdampak berjumlah 60 kepala keluarga atau 271 jiwa.
Arus lalu lintas di depan pabrik Polytron, tepatnya dari arah Semarang menuju Demak, sudah relatif lancar, tidak tersendat seperti hari-hari sebelumnya.
SEBANYAK 170 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Pemerintah Kabupaten Wajo kini berada dalam ancaman pidana.
Usulan itu tersebut sebelumnya telah dilayangkan Korpri kepada Presiden RI Prabowo Subianto, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Menteri PAN-RB Rini Widyantini.
Pramono menerapkan aturan penggunaan transportasi umum bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI sejak Rabu (30/4).
ASN dituntut untuk tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga kuat moral, serta empati untuk melayani.
PEMERINTAH telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
Pramono minta para kepala perangkat daerah untuk mendata siapa saja ASN di perangkat daerahnya yang sudah maupun yang belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved