Anies Ingin Upgrade E-Budgeting, PDIP: Hanya Pengalihan Isu

POLITIKUS PDIP yang juga anggota DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyebut rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hendak memperbarui sistem e-budgeting sebagai pengalihan isu.

Ima menegaskan sikap Anies yang menyalahkan sistem atas munculnya anggaran tidak wajar kurang tepat.

Menurutnya, dibanding memperbarui sistem teknologi e-budgeting, lebih baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat pembinaan dan pengawasan yang lebih ketat kepada SKPD dalam hal pengusulan anggaran.

"Kenapa baru sekarang mau diperbarui? Pak Anies kan sudah dua tahun jadi gubernur dan menggunakan sistem ini. Selama dua tahun itu dia berbuat apa. Menurut saya dia berkata begitu karena baru ramai-ramai anggaran seperti sekarang. Ini bentuk pengalihan isu saja," ungkap Ima saat dihubungi Media Indonesia, Senin (4/11).

Baca juga: Pemprov DKI Kucurkan Rp1,1 Triliun untuk Revitalisasi Trotoar

E-budgeting menurutnya sudah cukup baik untuk mempermudah pengawasan. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya aturan Permendagri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perencanaan Keuangan Daerah yang mengatur agar e-budgeting bisa digunakan di semua daerah.

"Pak Jokowi sendiri menginginkan e-budgeting itu ada di tiap daerah dan dibuka transparan. Pak Anies justru sebaliknya menutup akses KUAPPAS 2020 untuk publik. Jadi ini masalahnya bukan pada sistem tapi pada transparansinya," tuturnya.

Sebagai bentuk fokus pada pengawasan penganggaran DKI, Anies pun seharusnya dapat menyisihkan waktunya guna menyisir anggaran dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 sebelum dokumen tersebut dikirimkan ke DPRD DKI pada Juli lalu.

Anies harus fokus terutama karena saat ini ia hanya seorang diri tanpa didampingi oleh wakil gubernur.

"Pak Anies harus fokus. Apalagi kali ini dia sendirian saja. Kurangi acara-acara seremonial," ungkap politikus muda yang duduk di Komisi E itu.

Munculnya anggaran tidak wajar dalam KUAPPAS 2020 pun membuat Ima mempertanyakan kinerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUP). TGUPP seharusnya juga berperan untuk membantu gubernur mencegah pemborosan anggaran dengan turut menyisir anggaran.

"Namun kita lihat masih ada anggaran yang lolos. TGUPP ini perannya apa," tandasnya.(OL-4)