PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta menegaskan tidak ada pengadaan elevator atau lift dalam anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur DKI di Jalan Taman Suropati No 7, Menteng, Jakarta Pusat.
Diketahui anggaran rehabilitasi rumah dinas gubernur diajukan dalam Kebijakan Umum APBD dan Plafon Prioritas APBD Sementara (KUAPPAS) 2020 sebesar Rp2,42 miliar. Menurutnya, anggaran terbesar digunakan untuk perbaikan atap
"Nggaklah. Nggak ada (elevator). Itu untuk komponen atap. Atap itu paling mahal," tukas Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Citata) DKI Jakarta Heru Hermawanto ketika dikonfirmasi, Selasa (8/10).
Menurut Heru, ada tim khusus yang menangani perbaikan bangunan-bangunan cagar budaya. Berdasarkan saran tim ahli, rehabilitasi rumah dinas gubernur harus mendapat perlakukan khusus seperti kayu yang harus menggunakan material jati asli.
"Itu kayu kan enggak kira-kira mahalnya," ujar Heru.
Baca juga: Sebulan Perluasan Ganjil Genap, Dishub Klaim Berhasil Atasi Macet
Proses pengerjaannya pun harus berhati-hati mengingat bangunan yang sudah tua. Penutup atap sendiri memiliki komponen-komponennya sendiri dimulai dari rangka, nalok, reng yang kemudian dilapisi alumunium foil.
Perbaikan atap pun harus dilakukan dengan pembongkaran sepenuhnya.
"Iya (dibongkar). Pakai kayu baru, sarannya kan memang mendekati kayu yang seperti awalnya. Ya diupayakan kalau pemugaran itu sarannya selalu mendekati material yang sama," tandasnya.
Heru menambahkan rencana rehabilitasi rumah dinas gubernur sudah direncanakan sejak 2012 dan dimatangkan pada 2015. Sehingga, ia menegaskan rehabilitasi rumah dinas gubernur tidak berkaitan pada siapa yang menjabat sebagai gubernur.
"Terakhir kita perbaiki itu pas zaman Pak Fauzi Bowo itupun hanya titik-titik tertentu saja bukan rehabilitasi besar," pungkasnya.(OL-8)
