Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
NILAI tunggakan pajak kendaraan mewah di DKI Jakarta mencapai Rp48,6 miliar. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Hayatina mengungkapan nilai tunggakan pajak itu berasal dari 1.461 unit kendaraan mewah di seluruh Jakarta.
Menurut Hayatina, banyak sejumlah kendaraan mewah sebut saja Rolls Royce, Lamborghini, hingga Aston Martin yang tercatat menunggak pajak. Nilainya mencapai ratusan juta hingga miliaran perunitnya.
"Ada nilai tunggakan Rp48,6 miliar. Kami sudah sosialisasikan agar segera membayar dengan ikut program keringanan pajak," kata Hayatina kepada awak media, Senin (16/9).
Jika tidak kunjung membayar, BPRD DKI tidak segan untuk melakukan penagihan pajak door to door ke kediaman pemilik kendaraan mewah tersebut.
Tidak hanya itu, pihaknya juga bekerja sama dengan kepolisian tepatnya Ditlantas Polda Metro Jaya untuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada pemilik kendaraan yang tetap membandel tidak membayar pajak kendaraannya.
"Sanksi sampai pada penghapusan identitas mobil," terangnya.
Sementara itu kemarin BPRD memulai kebijakan keringanan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Untuk PKB, tunggakan tahun pajak sampai dengan 2012 diberikan keringanan pajak hingga 25%. Sementara untuk tahun pajak 2013-2016 diberikan keringanan 50%.
Sementara untuk tunggakan pajak BBNKB sejak 2013-2016 dikenakan pemotongan 50% dari kendaraan kedua hingga seterusnya. Kebijakan ini berlaku sejak kemarin sampai 30 September melalui pembayaran di kantor-kantor unit BPRD di lima wilayah kota DKI Jakarta.(OL-09)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Kamis (14/8) pagi, jumlah masyarakat yang mendaftar dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved