Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
RIBUAN pemilik kendaraan mewah di Jakarta terdata menunggak pajak. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin enggan menyebut total tunggakan pajak kendaraan mewah itu.
Menurutnya, nilai pajak satu kendaraan mewah senilai Rp5 miliar dapat mencapai Rp200juta.
"Itu pajak yang luar biasa. Ada yang Rp20 jutaan, ada yang Rp150jutaan bahkan sampai Rp 200jutaan," kata Faisal di Balai Kota, Jakarta, Senin (16/9).
Baca juga: Siap-siap, Rekening Penunggak Pajak akan Diblokir Tahun Depan
Pihak BPRD DKI akan bekerja sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya dalam rangka pelaksanaan penegakkan hukum apabila para pemilik kendaraan tidak memanfaatkan kebijakan keringanan pajak yang diberlakukan sejak hari ini hingga 30 September mendatang.
Faisal juga menyebut akan berkoordinasi dengan perkumpulan pemilik kendaraan mewah serta asosiasi artis untuk menyosialisasikan pelunasan tagihan pajak serta program keringanan pajak tersebut.
"Jika tidak berhasil kami akan lakukan penagihan dari pintu ke pintu," tegasnya.
BPRD DKI Jakarta akan memberikan keringanan pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB).
Untuk BBNKB tunggakannya akan dipotong 50% bagi kendaraan kedua dan seterusnya untuk tahun pajak 2013 sampai 2016.
Sementara untuk PKB akan diberikan potongan tunggakan pajak senilai 50% bagi pajak sebelum tahun 2012. Sementara untuk tahun pajak 2013-2016 bagi tunggakan PKB akan dipotong sebesar 25%.
BPRD DKI juga menghapus denda pajak PKB bagi tunggakan pajak sampai dengan tahun ini.(OL-8)
Keputusan menaikkan pajak sering dipicu oleh beragam faktor, salah satunya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya transfer ke daerah.
Menkeu menyebut pentingnya reformasi di bidang pajak, bea cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Center of Economic And Law Studies (Celios) baru-baru ini menerbitkan kajian berjudul Jangan Menarik Pajak Seperti Berburu di Kebun Binatang.
Bupati mengakui masih banyak kekurangan dalam memimpin daerah dan berjanji akan terus belajar serta mendengarkan aspirasi warga.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Di tengah arus regulasi perpajakan yang semakin dinamis, perusahaan besar kini berada dalam tekanan yang jauh lebih sistemik.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta meningkatkan kualitas sarana dan prasarana olahraga.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat, hingga Kamis (14/8) pagi, jumlah masyarakat yang mendaftar dalam rekrutmen petugas pemadam kebakaran (damkar) sudah mencapai 20 ribu orang.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.
Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 dengan nilai Rp95,351 triliun
Pemprov DKI menggelar penanaman ribuan mangrove.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menerapkan pajak sebesar 10% terhadap 21 jenis fasilitas dan aktivitas olahraga.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved